Tadinya seperti memberikan ultimatum agar Indonesia keluar dari Board of Peace (Dewan Perdamaian) bikinan Presiden Donald Trump, kini mulai melunak memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo yang mewakili Indonesia di Dewan Perdamaian itu.
Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis, yang sebelumnya kritis menentang Indonesia masuk Dewan Perdamaian itu, memegang komitmen Presiden Prabowo untuk keluar dari Dewan Perdamaian, seandainya apa yang disepakati di Dewan Perdamaian itu merugikan Palestina dan Indonesia tak bisa berbuat apa-apa di Dewan Perdamaian itu.
Artinya, Presiden Prabowo berhasil menjelaskan dan meyakinkan perwakilan tokoh ormas-ormas Islam, kenapa Indonesia harus bergabung dengan Dewan Perdamaian bikinan Presiden Donald Trump itu?
Indonesia tidak sedang berpihak kepada Israel dan meninggalkan Palestina, apalagi melanggar Konstitusi Pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan prikeadilan.
Memang, tidak masuk akal Indonesia masuk Dewan Perdamaian bikinan Presiden Donald Trump, yang mendukung Israel dan Israel menjadi salah satu anggotanya, sementara Palestina diundang pun tidak, tapi mau memerdekakan Palestina pula.
Bullshit. Apalagi harus menyerahkan uang triliunan rupiah pula untuk menjadi salah satu anggota tetap Dewan Perdamaian itu.
“Bodoh!” Istilah Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, sambil berteriak emosi.
Dalam kecamuk dunia internasional yang tak menentu seperti saat ini, memang kita tak bisa buru-buru menilai dan pasang target ideal.
Dunia internasional ini tidak serta merta maunya kita saja. Apalagi dengan kekuatan kita yang seperti saat ini. Rekam jejak, wisdom, moralitas, semua harus dipertimbangkan.
Presiden Prabowo pro-Israel itu mustahil, pro-Palestina jelas sekali. Miliaran rupiah ia rogoh dari kantong pribadinya membantu rakyat Palestina.
Presiden Prabowo tidak sedang khilaf, apalagi bodoh atau planga-plongo seperti yang dikatakan.
Langkah dialog yang diambil Presiden Prabowo terhadap perwakilan tokoh ormas-ormas Islam adalah langkah yang baik.
Dan maunya ormas-ormas Islam itu menerima alasan yang diberikan Presiden Prabowo adalah bukti bahwa alasan masuk Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian itu tidaklah mengada-ada.
Sangat logis dan bisa diterima. Ke depan, cara-cara berdialog secara langsung ini harus terus dilakukan, terutama dalam isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat agar tak menjadi kontra-produktif dan liar tak terkendali.
Erizal
Direktur ABC Riset & Consulting
