Dalam pidatonya, Bahlil menyinggung soal sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang dinilai memicu perpecahan di masyarakat.
“Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Bahlil.
“Tadinya kita duduk bicara di kampung bisa, habis Pilkada orang di pinggir-pinggir ribut. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini?” sambungnya Bahlil.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menegaskan, Golkar punya prinsip menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sehingga dalam merumuskan mekanisme demokrasi juga harus berpatokan pada dua dasar negara tersebut.
“Sudah tahu kita masuk di lubang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya, penting untuk kita merenung bersama. Kata Ebiet, tanyakan kepada rumput yang bergoyang,” katanya.
Oleh karena itu, Bahlil menyatakan Fraksi Partai Golkar di DPR maupun MPR harus merumuskan langkah demokrasi apa yang paling tepat dan layak untuk Indonesia.
“Dalam konteks demokrasi dan keadilan, tujuan kita berbangsa bernegara adalah kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan, marwah negara,” tutup Bahlil.
