“Ya tentu saja politik luar negeri kita kan bebas aktif. Kita punya Pancasila sebagai jawaban atas sistem internasional yang anarkis,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di GBK, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.
Menurut dia, Indonesia seharusnya digerakkan oleh prinsip kemanusiaan, keadilan, serta demokratisasi dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk perjuangan menghapus hak veto yang dinilainya menjadi penghambat utama penyelesaian konflik global, khususnya di Timur Tengah.
Ia juga mempertanyakan kredibilitas dan moral kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dengan menyinggung berbagai intervensi militer dan politik luar negeri AS.
“Kita melihat aksi terhadap Irak yang dilakukan sebelumnya, kemudian berbagai persoalan dengan mengatasnamakan perang terhadap terorisme di Suriah, kemudian berbagai persoalan-persoalan intervensi kedaulatan suatu negara seperti Venezuela itu tidak terlepas dari posisi superpower dari Amerika Serikat,” ungkapnya.
Sebagai bangsa merdeka yang menentang segala bentuk penjajahan, Hasto menilai Indonesia perlu bersikap kritis terhadap kepemimpinan global semacam itu.
“Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dan menentang berbagai bentuk penjajahan, kita harus mempertanyakan kredibilitas bahkan moral dari Presiden Donald Trump tersebut,” tegasnya.
Hasto kemudian membandingkan kondisi saat ini dengan pendekatan politik luar negeri Presiden pertama RI, Soekarno. Ia menilai, jika Bung Karno masih hidup, Indonesia tidak akan mengambil langkah seperti bergabung dalam Board of Peace.
“Sekiranya Bung Karno masih ada, maka tidak seperti ini. Yang dilakukan oleh Bung Karno adalah yang pertama kita gelorakan spirit Asia Afrika, bahkan mengadakan istilahnya Bu Mega Konferensi Asia Afrika 2.0. Kemudian menggalang kembali Gerakan Non-Blok. Presiden kemudian menetapkan Special Envoy untuk melakukan pendekatan-pendekatan di antara negara-negara yang tidak terlibat konflik di Timur Tengah itu sebagai skala prioritas yang pertama,” jelas dia.
Hasto lantas menjelaskan, pendekatan Bung Karno dimulai dengan menggalang negara-negara Asia dan Afrika, kemudian Amerika Latin, sebelum melibatkan pihak-pihak yang berkonflik seperti Palestina dan Israel di bawah kepemimpinan Indonesia.
“Jadi prakarsa itu harus diambil oleh Indonesia,” tegasnya lagi.
Masih kata Hasto, model diplomasi ala Bung Karno sejatinya bertumpu pada penguatan multilateralisme melalui PBB, reformasi serta penghapusan hak veto agar semua negara setara.
“Itu kalau menggunakan pemikiran-pemikiran geopolitik dari Bung Karno,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan apakah Indonesia sebaiknya keluar dari Board of Peace, Hasto mengatakan PDIP masih melakukan kajian mendalam.
“Ya tentu saja kami melakukan kajian ya secara mendalam, isi dari Board of Peace kami pelajari secara mendalam. Kemudian juga resolusi konflik tanpa melibatkan Palestina itu juga akan sia-sia,” ungkapnya lagi.
Hasto menegaskan, konflik Palestina-Israel bisa didorong untuk diselesaikan melalui dialog langsung dengan kepemimpinan Indonesia, dengan dukungan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
“Itu kalau saya menggunakan teori dari pemikiran geopolitik Soekarno,” tandas Hasto.
