Usul tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) Anggota DPR RI di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 6 Februari 2026.
Dalam pandangannya, jika mengacu ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat soal kebhinekaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurutnya, hal itu merupakan aset terbesar bangsa yang seharusnya dijaga dengan memastikan asas keadilan pada setiap daerah bisa terwakili.
“Tetapi itu hanya bisa diwujudkan dengan keadilan. Makanya saya katakan, wilayah Papua itu, Kalimantan, kalau mau hitung jumlah penduduk, baru mau hitung berapa perwakilan dari DPR-nya, ya sudah tidak adil kita,” ujar Bahlil menyinggung pengaturan kursi yang berlaku di pemilu-pemilu lalu.
Ia mencontohkan luas wilayah Pulau Papua tiga kali lipat setengah Pulau Jawa, tetapi jumlah kursi anggota DPR yang diperoleh sangat jauh daripada di Jawa.
“Jawa Barat (saja jumlah kursi yang dapat diperoleh) 91. Iya kan? Jawa Timur berapa? 87. (Sudah) 170. Jawa Tengah? Banyak kali ya. Banten? Jogja? Bayangkan. Pulau Jawa sudah lima, hampir 50 persen ya dari total jumlah anggota DPR,” urai Bahlil.
“Sementara jumlah wilayah mereka, Papua tiga setengah kali lipat, baru dapat satu Pulau Jawa. Anggota DPR Papua hanya 18 orang. Coba bayangkan,” sambungnya.
Oleh karena itu, Bahlil mendorong Fraksi Golkar terutama Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin untuk memikirkan perubahan metode penghitungan konversi kursi parlemen, agar azas keadilan antar wilayah bisa terjamin.
“Jadi ya kayak kayak begini gitu loh. Ah itu Zul, kalau kau punya ide itu, itu baru kau paten. Itu baru kau paten. Gitu. Tapi kalau idenya masih berdebat tentang pemilihan DPR. Laa ilaaha illallah. Masyaallah, gitu kan,” tandas Bahlil.
