Jakarta –
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menghadiri rapat bersama Komisi VIII DPR membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah haji 2025. Nasaruddin berharap dengan adanya Badan Urusan Haji dan Umrah yang baru dibentuk di pemerintahan Prabowo Subianto bisa berkonsentrasi penuh terhadap pelaksanaan ibadah haji.
“Kita membahas evaluasi haji tahun-tahun yang lampau dan sekaligus kita bicara tentang pelaksanaan haji yang akan datang. Kita sangat optimis dengan adanya badan ini kita berharap dengan adanya badan pelaksanaan haji ini konsentrasi penuh untuk mengelola haji bisa diberikan,” kata Nasaruddin usai rapat bersama Komisi VIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Nasaruddin menyebut pemisahan tugas penyelenggaraan haji oleh Badan Urusan Haji dan Umrah akan membuat pekerjaan Kemenag menjadi lebih ramping. Selain itu, kata dia, Kemenag dapat lebih fokus dengan bina masyarakat (bimas) dan pendidikan agama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi nanti Kemenag akan lebih ramping lebih berkonsentrasi mengurus persoalan keumatan misalnya kebimasan, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ditambah ponpes dan pendidikan agama,” katanya.
Sebelumnya, Nasaruddin Umar menyampaikan soal pelaksanaan ibadah haji yang akan dikelola oleh lembaga baru, Badan Penyelenggara Haji. Menag yakin persiapan dan pelaksanaan haji akan berjalan lancar meski ada masa transisi.
Ia menyatakan perlu pembahasan yang lebih intensif terkait penerapan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Nasaruddin berprinsip bahwa haji tak boleh gagal hanya karena masa transisi.
“Saya kira kita sepakat karena itu Kementerian Agama dengan segala risikonya dan dengan dukungan dari Bapak-bapak, Ibu-Ibu dari Komisi VIII insyaallah diharapkan tahun ini tidak tidak ada gangguan sedikit pun dengan adanya reorganisasi haji ini,” kata Nasaruddin saat rapat di ruang Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
(fca/whn)
