Jakarta –
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Cucun mendorong semua stakeholder bekerja sama mencari jalan terbaik mengantisipasi dampak putusan pailit tersebut.
“DPR tentu saja merasa prihatin atas putusan pailit terhadap Sritex. Yang paling utama kita harus pastikan adanya misi penyelamatan bagi puluhan ribu pekerja dari dampak putusan ini. Jangan sampai terjadi badai PHK,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024)
Cucun berharap sengketa yang dialami Sritex segera diselesaikan. Dia berharap tak ada pemutusan kerja secara massal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena putusan pailit tersebut bisa berdampak pada nasib puluhan ribu para pekerja Sritex dan keluarganya yang menggantungkan hidup dari operasional perusahaan ini,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Dia mengapresiasi arahan Prabowo itu.
“Kita apreasiasi pemerintah yang sudah proaktif bekerja cepat berupaya mencari jalan keluar menyusul putusan pailit Sritex. DPR pastinya akan ikut mengawal demi memastikan penyelamatan para pekerja dan industri tekstil dalam negeri,” terang Cucun.
Pimpinan DPR RI koordinator bidang kesejahteraan masyarakat (Kesra) itu pun mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah terintegrasi dalam upaya penyelamatan Sritex. Cucun juga menekankan pentingnya kebijakan yang inklusif untuk melindungi karyawan terdampak dalam mempertahankan lapangan kerja mereka.
“DPR bersyukur pihak perusahaan masih terus menjalankan tanggung jawabnya kepada karyawan Sritex dan berjuang agar tidak ada badai PHK terhadap para pekerjanya. Tapi prioritas kita adalah agar pekerja yang terdampak tidak dibiarkan begitu saja bila dalam posisi kesulitan,” ujar Cucun.
“BPJS Ketenagakerjaan harus memberikan pendampingan bila terjadi PHK massal, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) harus siap sehingga proses klaim dana bagi pekerja yang di-PHK berjalan lancar,” ujarnya.
Cucun menyatakan DPR melalui Komisi IX membidangi urusan ketenagakerjaan akan terus mendampingi. Dia berharap pemerintah bisa melakukan langkah yang strategis.
“Kita harap Pemerintah memiliki kesiapan karena potensi karyawan Sritex yang akan kehilangan pekerjaan cukup besar mencapai puluhan ribu orang. Maka jaminan dari program JKP berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja harus bisa dipastikan,” ujar Cucun.
“Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia terhadap ketahanan sektor industri nasional dan dampak jangka panjang terhadap lapangan kerja, khususnya pada sektor industri TPT. Kita berharap Pemerintah melakukan upaya kolaboratif agar dapat menciptakan lingkungan industri yang lebih resilient dan berkelanjutan di masa depan,” tambahnya
Cucun mendorong pemerintah aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Upaya tersebut dilakukan demi memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan mendukung langkah-langkah restrukturisasi yang berkelanjutan.
“Selain karena faktor geopolitik yang menurunkan ekspor tekstil kita, banjirnya produk impor di pasar domestik dengan harga yang kompetitif membuat produk dalam negeri kalah saing. Ini harus kita atasi bersama demi memastikan industri TPT kita tidak semakin layu,” ujarnya.
Cucun mendukung pemerintah merevisi Permendag Nomor 8/2024 yang dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional. Selain itu, dia mendorong Pemerintah melakukan langkah-langkah yang dapat kembali menggairahkan industri tekstil dalam negeri.
“Perlindungan terhadap industri TPT sangat penting karena industri padat karya ini menyerap banyak tenaga kerja yang bisa membantu pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi. Dan tentunya agar peristiwa pailit seperti Sritex tidak terjadi lagi,” ujar Cucun.
(dwr/haf)
