Jakarta –
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar. Pigai menyebut salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.
“Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?” kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).
Pigai menyebut 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Belum lagi, kata dia, terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan,” ujar Pigai.
“Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah,” tambahnya.
Ia mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai juga menyampaikan keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.
“Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok,” ujar Pigai.
“Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah,” tambahnya.
Dikatakan satu kantor itu bisa diberikan anggaran Rp 100 juta. Lantaran hal itu, menurutnya permintaan anggaran Rp 20 Triliun realistis.
“Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta,” ujar Pigai.
“Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 Triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 Triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” pungkasnya.
(dwr/maa)
