Jakarta –
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pemerintah tengah mengembangkan daerah otonomi baru untuk segera dibangun pusat pemerintahan. Salah satunya yaitu Papua Pegunungan.
Hal itu disampaikan AHY usai menggelar rapat bersama Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, dan Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai di kantornya, Rabu (6/11/2024). Rapat berlangsung tertutup.
“Malam hari ini khusus kita berbicara Papua Pegunungan. Kami mendengarkan juga aspirasi dan masukan dari pejabat saat ini di Papua Pegunungan, tadi pak gubernur datang dan ada beberapa bupati. Yang jelas bagaimana daerah otonomi baru yang dikembangkan ini bisa segera dibangun pusat pemerintahan yang juga bisa berjalan dengan baik, terselesaikan, pemerintahan ini mutlak. Tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi setempat sehingga keadilan dan kesejahteraan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Papua Pegunungan,” kata AHY kepada wartawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY menyampaikan pembangunan di Papua Pegunungan harus dilihat dari seluruh aspek. Mulai dari aspek teknis, politik hingga keamanan.
“Tentu berbicara terkait ini kita harus melihat seluruh aspek dengan bijak, karena bukan hanya aspek teknis pembangunannya tetapi lihatlah aspek politiknya, keamanan, hukum sosial, termasuk budaya setempat. Dari tadi kami bicarakan hal-hal tersebut dan tentunya kita akan follow up dengan langkah-langkah berikutnya,” ujarnya.
AHY mengatakan pemerintah bukan hanya ingin memperbaiki konektivitas di Papua Pegunungan, tapi juga perumahan yang layak untuk masyarakat di sana. AHY mengungkap harga bahan material di sana masih terbilang tinggi sehingga perlu ada solusi terkait persoalan tersebut.
“Kita ingin bukan hanya memperkuat dan memperbaiki konektivitas di Papua, tapi juga tadi disampaikan kita butuh perumahan yang layak untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi permasalahan utama terkait lahan tentu harus dicarikan solusinya, anggarannya, kemudian juga perizinannya, termasuk bagaimana kita bisa mengurangi atau membuat harga-harga material konstruksi bisa lebih terjangkau,” ucap AHY.
“Tadi diceritakan oleh PJ Gubernur Papua Pegunungan yang mengilustrasikan bahwa harga satu sak semen itu bisa sampai dengan Rp 800 ribu, ketika di daerah tetangganya atau tetangganya itu Rp 80 ribu. Jadi bisa sampai 10 bahkan 12 kali lipat, jadi bisa dibayangkan betapa mahal biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua itu yang memang harus kita segera pikirkan dan carikan solusinya bersama. Utamanya membangun konektivitasnya sehingga biaya logistik menuju Papua bisa ditekan bisa lebih murah,” lanjutnya.
Sementara, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menegaskan tidak ada perpindahan penduduk dari luar ke Papua. Dia juga memastikan tidak akan ada eksodus besar-besaran ke Papua.
“Kami sampaikan bahwa tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke dalam wilayah Papua melalui program transmigrasi. Jadi saya ulangi tidak ada, dan saya juga memohon kepada pihak-pihak yang mencoba untuk memanaskan situasi dengan mengatakan bahwa akan ada eksodus besar-besaran dari luar Papua ke Papua itu tidak benar. Jadi tidak ada penduduk dari luar Papua datang ke Papua melalui program transmigrasi,” imbuhnya.
(dek/fas)
