Jakarta –
KPK telah memeriksa mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dalam kasus suap dana hibah Pemprov Jawa Timur (Jatim) tahun 2021-2022. Tim penyidik KPK mencecar Kusnadi terkait proses turunnya danah hibah dari APBD.
“Terperiksa hadir dan didalami terkait proses turunnya dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim TA 2021 – 2022,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (7/11/2024).
Pemeriksaan kepada Budi digelar di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (6/11). Tim penyidik KPK juga mendalami soal dugaan penerimaan hadiah kepada Kusnadi atas cairnya dana hibah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Serta dugaan ‘penerimaan hadiah atau janji’ oleh terperiksa atas cairnya dana hibah untuk kelompok masyarakat,” tuturnya.
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan puluhan tersangka baru terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.
“Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7).
Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Para tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.
KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.
(ial/ygs)
