Mengutip laporan Axios pada Minggu, 8 Februari 2026, agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026 dan difokuskan pada upaya penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
“Rencana untuk pertemuan tersebut, yang juga akan menjadi konferensi penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza, masih dalam tahap awal dan masih dapat berubah,” ungkap laporan tersebut.
Meski demikian, laporan Axios menyebutkan bahwa rencana pertemuan masih berada pada tahap awal dan berpotensi mengalami perubahan.
Pertemuan direncanakan berlangsung di Institut Perdamaian Amerika Serikat di Washington.
Dalam laporan yang sama disebutkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan terlebih dahulu bertemu Trump di Gedung Putih pada 18 Februari, atau sehari sebelum forum Board of Peace digelar.
Hingga kini, Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana tersebut.
Inisiatif Board of Peace sendiri diluncurkan Trump pada akhir Januari lalu. Dewan itu dipimpin langsung oleh Trump dan diklaim bertujuan menyelesaikan berbagai konflik global.
Namun, sejumlah pengamat menilai pembentukan forum tersebut berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga stabilitas dunia.
Sejumlah negara menyambut undangan Washington untuk bergabung dalam dewan tersebut dengan sikap hati-hati.
Beberapa sekutu AS di kawasan Timur Tengah telah menyatakan partisipasi, tetapi banyak sekutu tradisional AS di Barat masih memilih mengambil jarak dan belum memberikan komitmen resmi.
Pembentukan Dewan Perdamaian juga dikaitkan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada pertengahan November lalu.
Resolusi tersebut memberikan mandat bagi dewan dan negara-negara mitranya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza, wilayah yang sejak Oktober berada dalam kondisi gencatan senjata yang masih rapuh berdasarkan rencana perdamaian yang dimediasi Trump serta disetujui Israel dan Hamas.
Meski digadang sebagai solusi perdamaian, sejumlah pakar hak asasi manusia menilai struktur Board of Peace berpotensi menimbulkan kontroversi.
Mereka menyoroti tidak adanya keterlibatan perwakilan Palestina dalam struktur dewan serta mengkritik peran pengawasan yang dinilai menyerupai model kolonial.
Sementara itu, konflik di Gaza masih menimbulkan korban jiwa besar, dengan laporan lebih dari 71.000 warga Palestina tewas sejak akhir 2023, sementara Israel menyatakan operasi militernya sebagai bentuk pembelaan diri pascaserangan Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera ratusan lainnya.
