Jakarta –
Pahala Nainggolan selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyampaikan adanya temuan subsidi listrik yang tidak tepat sasaran. Nilainya mencapai Rp 1,2 triliun per bulannya.
“Estimasi subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang tidak masuk dalam kategori miskin bernilai kurang lebih Rp 1,2 triliun per bulan,” ucap Pahala dalam konferensi pers di Gedung ACLC (Anti-Corruption Learning Center/Pusat Edukasi Anti-Korupsi) KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).
Dipaparkan Pahala, angka kerugian itu berdasarkan perhitungan subsidi listrik sebesar Rp 37 triliun untuk 24 juta pelanggan 450 VA dan Rp 13,4 triliun untuk 9 juta pelanggan 900 VA. Dengan angka tersebut, tiap pelanggan mendapat subsidi sekitar Rp 121.000 per bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Dari 33.041.512 penerima subsidi listrik 450 Va dan 900 Va non DTKS, hanya 42,7 % pelanggan yang NIK-nya sesuai dengan data kependudukan, sisanya tidak dapat dipastikan subjek penerima subsidi tersebut,” tuturnya.
Namun Stranas PK menemukan, 1.059.230 pelanggan 450 VA yang kedapatan memiliki saluran listrik lebih dari satu, dan 8.701.517 pelanggan 450 VA yang terdeteksi bukan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sementara itu, ada 866.060 pelanggan 900 VA yang memiliki lebih dari satu saluran listrik serta tidak tercantum dalam DTKS.
“Pada pelanggan 450 Va sekitar 1.059.230 penerima subsidi memiliki kepemilikan saluran listrik lebih dari satu. Pada subsidi listrik untuk pelanggan 900 Va rumah tangga miskin, sebanyak 866.060 data teridentifikasi meninggal, memiliki kepemilikan saluran listrik lebih dari satu dan tidak terdapat pada DTPS,” katanya.
Atas hal tersebut, Stranas PK menyarankan optimalisasi penggunaan DTKS berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik. KPK juga merekomendasi bentuk subsidi yang selama ini adalah potongan harga, menjadi bantuan langsung tunai kepada penerima.
“Mengubah kebijakan dari subsidi harga komoditas menjadi bantuan langsung (targeted subsidy) dalam bentuk transfer tunai (bantuan langsung tunai),” katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, detikcom sudah menghubungi pihak PLN terkait temuan Stranas PK tetapi belum mendapatkan respons.
(ial/jbr)
