Tetapi jangan remehkan kata “outlook”. Di pasar, ia bekerja seperti lampu kuning: belum kecelakaan, namun pengemudi diminta mengurangi kecepatan karena tikungan di depan tak lagi mudah ditebak.
Di artikel Kontan, Moody’s menyebut akar persoalannya bukan kekurangan sumber daya atau kemerosotan ekonomi mendadak, melainkan menurunnya prediktabilitas kebijakan yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan kualitas tata kelola. Jika pola ini berlanjut, kredibilitas kebijakan—yang selama ini menjadi “jangkar” stabilitas makro, fiskal, dan sistem keuangan—dapat tergerus.
Di titik ini, pembacaan yang sehat adalah dua lapis yaitu Indonesia tetap punya fondasi, tetapi fondasi itu akan diuji oleh cara negara mengelola kebijakan besar—terutama pembiayaan program, penerimaan negara, dan desain institusi baru seperti Danantara.
Apa Akar Masalah Utamanya?
1) “Negatif” berarti pasar mulai menghitung ulang risiko
Moody’s menekankan bahwa proses perumusan kebijakan dalam setahun terakhir dinilai kurang konsisten dan kurang koheren, ditambah komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Disebutkan, kondisi itu tercermin pada volatilitas pasar dan penurunan skor indikator tata kelola global tertentu.
Reaksi pasar lalu mengikuti logika klasik: risiko yang dianggap naik akan menuntut premi lebih tinggi, terutama pada aset berdurasi panjang (obligasi tenor panjang, saham bank besar, dan BUMN). Reuters mencatat rupiah sempat melemah hingga sekitar 16.880 per Dolar AS dan IHSG tertekan setelah keputusan itu.
2) Tegangan fiskal: belanja besar, basis penerimaan lemah
Moody’s juga menggarisbawahi risiko fiskal dari fokus belanja publik untuk mendorong pertumbuhan—terutama program sosial—sementara basis penerimaan negara dinilai masih lemah. Upaya perbaikan administrasi pajak dan kepabeanan ada, tetapi rekam jejak perluasan basis pajak dinilai belum cukup kuat untuk menutup ambisi belanja yang membesar.
Ini bukan perdebatan ideologis “pro-belanja” atau “anti-belanja”. Ini soal aritmetika kredibilitas: pasar lebih tenang jika melihat belanja baru disandingkan dengan peta penerimaan yang jelas, terukur, dan bisa diaudit progresnya.
3) Danantara: institusi besar, pertanyaan besar
Kontan menulis Moody’s menyoroti pembentukan sovereign wealth fund baru, Danantara, sebagai sumber ketidakpastian terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi. Disebut pula skala aset BUMN yang berada dalam kewenangannya lebih dari 900 miliar Dolar AS (sekitar 60% PDB nominal 2025), sehingga jika koordinasi dan tata kelola lemah, potensi kewajiban kontinjensi bagi negara bisa muncul.
Moody’s juga menyinggung kewenangan terkait kebijakan dividen BUMN—termasuk bank pelat merah—yang bila terlalu agresif bisa menekan kesehatan keuangan BUMN.
4) Dimensi ESG dan stabilitas sosial ikut masuk radar
Kontan menambahkan dimensi ESG di mana risiko lingkungan dinilai tinggi (iklim, banjir pesisir, bencana), sementara risiko sosial moderat, termasuk isu ketimpangan dan ketidakpuasan publik yang memicu protes. Ini penting karena lembaga pemeringkat kini makin sering memasukkan risiko non-keuangan sebagai faktor yang mempengaruhi profil kredit.
Rekomendasi Strategis
1) Kunci pertama: prediktabilitas lewat “paket komunikasi” yang disiplin
Yang dibutuhkan bukan pidato panjang, melainkan policy communication yang rapi: tujuan, instrumen, jadwal, indikator keberhasilan, serta mekanisme koreksi bila meleset. Moody’s sendiri menautkan masalah pada efektivitas kebijakan dan tata kelola; jawaban paling efektif adalah menunjukkan proses kebijakan yang konsisten—bukan reaktif.
2) Pairing belanja dengan reformasi penerimaan yang terukur
Jika agenda sosial diperluas, maka reformasi penerimaan harus ikut “naik kelas”: perluasan basis pajak, kepatuhan, perbaikan administrasi, dan penguatan compliance yang targetnya jelas per tahun. Kontan menekankan titik lemah ada pada basis penerimaan; maka strategi perlu menunjukkan bagaimana setiap rupiah belanja punya “saudara kembar” berupa rencana pendanaan yang kredibel.
3) Danantara harus readable bagi pasar global
Danantara memerlukan tata kelola yang bisa dibaca investor institusional: mandat investasi, batas risiko, aturan konflik kepentingan, kebijakan dividen BUMN yang berbasis kesehatan neraca, serta pelaporan berkala yang transparan. Tujuannya sederhana: mengubah “ketidakpastian” menjadi “aturan main”. Kontan sendiri menyebut Moody’s berasumsi akan ada kejelasan seiring waktu; tugas kebijakan adalah mempercepat kejelasan itu.
4) Jaga jangkar makro: disiplin defisit dan koordinasi kebijakan
Moody’s memperkirakan pertumbuhan bertahan sekitar 5% dan defisit tetap di bawah 3% PDB, serta rasio utang pemerintah relatif lebih rendah dibanding median negara berperingkat Baa, namun terkendala basis penerimaan. Artinya, fondasi ada—yang perlu dijaga adalah konsistensi kebijakan agar fondasi itu tetap dipercaya.
Penutup
Outlook negatif adalah peringatan, bukan vonis. Moody’s masih mengakui ketahanan ekonomi Indonesia—ditopang sumber daya alam, demografi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif pruden. Namun pasar modal dan pasar obligasi tidak hidup dari niat baik; ia hidup dari kepastian yang bisa diuji.
Jika pemerintah mampu mengubah tiga hal—prediktabilitas kebijakan, kredibilitas fiskal lewat penguatan penerimaan, dan tata kelola Danantara yang transparan—maka “negatif” bisa kembali menjadi “stabil”. Dan yang lebih penting: fundamental makro yang kuat tidak lagi sekadar klaim, melainkan track record yang dibaca dunia tanpa perlu catatan kaki.
*Penulis adalah Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute dan CEO SAN Scientific
