Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengungkap sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) pernah dielu-elukan dan dianggap bak Tuhan atau Yesus oleh warga Papua saat kali pertama dilantik memimpin negara pada 2014 silam.
Dia mengaku mengingat momentum saat dirinya menemani Jokowi merayakan Natal di Papua, tak lama usai dilantik menjadi Presiden pada 29 Desember 2014.
“Dengan sambutan beliau pada malam Natal itu, masyarakat Papua merasa beliau seperti Tuhan Yesus yang datang membawa keselamatan bagi orang Papua dengan konsep beliau,” ujar Yorrys.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu ia sampaikan saat menerima audiensi sejumlah organisasi masyarakat sipil di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/2). Pada kesempatan itu, DPD menerima aduan terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM di Papua dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut dia, Jokowi adalah Presiden RI yang sejauh ini paling banyak mengunjungi Papua. Tercatat selama dua periode kepresidenannya, ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabumin Raka itu 17 kali kunjungan kerja ke Papua. Namun, hingga akhir jabatannya, tak ada langkah konkret untuk menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.
“Beliau adalah presiden satu-satunya di Republik ini yang sudah datang 17 kali di Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan?” ujar Yorrys.
Yorrys menyebut eskalasi konflik di Papua masih tinggi. Puncaknya, Amnesty International sempat merilis laporan soal dugaan pelanggaran HAM di Papua selama era Jokowi.
“Ini kan satu apa sih yang terjadi di sana. Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau tukang apa ya datang memberikan janji kan,” katanya.
Kesulitan angkat kekerasan di Papua
Yorrys mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengangkat kekerasan di Papua menjadi isu nasional. Menurut dia, ada tekanan yang kian kuat agar isu tersebut tak menjadi konsumsi publik luas.
“Sekarang ini kan ditekan sampai begitu hebat. Tapi itu bukan menjadi penghambat buat kami. Ini menjadi dorongan, tinggal momentum kita mengapitalisasi ini dan ini momentum pertama yang saya anggap paling penting,” ujarnya.
Audiensi koalisi sipil soal situasi HAM yang memprihatinkan di Papua itu diterima Yorrys dan Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma.
Sementara, beberapa organisasi sipil yang hadir pada kesempatan audiensi itu yakni Amnesty International (AI), Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), YLBHI, KontraS, PGI, hingga Koalisi Solidaritas Papua.
“Jadi hari ini kami Amnesty International bersama sejumlah warga dari Papua, menyampaikan sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini,” kata Direktur AI Indonesia, Usman Hamid usai audiensi di kompleks parlemen.
Usman terutama melaporkan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM mulai dari di Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, hingga Yahukimo.
Secara spesifik, koalisi sipil menyoroti operasi pengerahan aparat, penggunaan helikopter, hingga dugaan penembakan yang menewaskan seorang anak 7 tahun di Distrik Gearek, Kabupuaten Nduga pada Desember 2025 lalu.
Koalisi, lanjut dia, mengaku prihatin dengan pengerahan aparat yang terus bertambah di Papua, yang tidak didahului dengan keputusan politik di DPR. Menurut Usman, revisi UU TNI membuat pengerahan aparat di Papua kini kian tak terkendali.
Sementara, Direktur Eksekutif YKMPP, Theo Hasegem mengatakan kehadirannya ke DPD untuk mengadukan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua.
Saat ini, kata Theo, sejumlah masyarakat masih mengungsi dan tinggal di hutan tanpa bantuan dari pemerintah. Dia mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Oleh karena itu, ini menjadi atensi betul bagaimana proses penyelesaian proses pelanggaran HAM di Papua itu bisa diselesaikan dan saya berharap bahwa ini ada perhatian full dari pemerintah,” ujar Theo.
(thr/kid)
[Gambas:Video CNN]
