Penyiapan tersebut dilakukan sambil menunggu hasil koordinasi resmi dari Mabes TNI terkait kebutuhan penugasan serta karakter personel yang akan dikirimkan.
Maruli menjelaskan, proses pengiriman pasukan ke Gaza masih terus berjalan dan memerlukan koordinasi secara berjenjang.
Koordinasi dimulai dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza, kemudian diteruskan ke Mabes TNI, hingga akhirnya ditindaklanjuti oleh Mabes Angkatan Darat sesuai kebutuhan personel yang diminta.
“Ya, itu kan masih terus berjalan ya. Jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI. Mabes TNI nanti ke Mabes AD memerlukan pasukan personel yang berkarakter apa. Ini kami siapkan. Ya, begitu,” ujar Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI dan Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Ia menegaskan, TNI AD telah memulai persiapan internal dengan melatih personel yang berpotensi ditugaskan dalam misi perdamaian.
Penyiapan difokuskan pada kemampuan yang relevan dengan kebutuhan di wilayah konflik, khususnya dalam aspek kemanusiaan dan rekonstruksi.
“Sudah, sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti jadi perdamaian. Jadi berarti zeni, kesehatan, yang sering, seperti itu kami siapkan,” jelasnya.
Terkait jumlah personel yang akan diberangkatkan, KSAD menyebutkan bahwa hingga kini belum ada kepastian. Angka pasukan masih bersifat perkiraan dan sepenuhnya menunggu hasil negosiasi serta koordinasi lanjutan di tingkat Mabes TNI.
“Ya, bisa satu brigade, 5.000-8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum, belum pasti. Jadi enggak ada, belum ada kepastian angka sampai sekarang,” kata Maruli.
Ia menekankan bahwa peran TNI AD saat ini terbatas pada penyiapan pasukan sesuai permintaan. Sementara keputusan mengenai penugasan, waktu keberangkatan, dan kepastian lokasi misi berada di kewenangan komando yang lebih tinggi.
“Kalau kami hanya penyiapan pasukannya saja,” tegasnya.
