Polemik Board of Peace
Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump dalam peluncuran Dewan Perdamaian di Davos Swiss, Kamis, 22 Januari 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Ketua Dewan Pakar Partai Masyumi, Assoc. Prof. TB. Massa Djafar menilai keanggotaan Indonesia dalam dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki risiko politik dan fiskal yang sangat besar.
“Partai Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk meninjau kembali keputusan bergabung dalam Board of Peace,” kata Massa Djafar melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu 11 Februari 2026.
“Terlebih jika badan perdamaian itu terbukti hanya menjadi alat kepentingan politik Trump dan Zionis,” sambungnya.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak boleh dikorbankan demi pragmatisme politik internasional.
Ia menegaskan bahwa perdamaian tidak bisa dibangun di atas kuburan massal rakyat Palestina tanpa adanya pertanggungjawaban hukum dari sang penjajah.
Sebelumnya diberitakan, Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace (BoP) melalui penandatanganan piagam Dewan Perdamaian di sela-sela kunjungannya ke Swiss.
Pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap) dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803 (2025). 
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
