Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan di Balairung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Februari 2026.
Kerja sama yang langsung diteken oleh Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, dengan adanya nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPKP, diharapkan terwujud penguatan sinergi pengawasan dan peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.
Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta membuka pintu seluas-luasnya untuk BPKP bisa masuk untuk mengawasi dan memonitor, agar tata kelola akuntabel, berintegritas, dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah menuju Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya.
“Bagi Jakarta peran BPKP itu sangat sentral, dan kami sebagai institusi yang terus terang membuka diri seluas-luasnya untuk selalu diawasi, diatensi, dimonitor oleh BPKP,” ujar Pramono.
Ia yakin, sinergi pengawasan dengan BPKP akan membawa dampak positif di internal Pemprov DKI Jakarta maupun BUMD-nya.
“Saya yakin pasti di internal Balai Kota sendiri mereka juga akan merasa bekerja dengan aman dan dengan nyaman termasuk BUMD yang ada,” tambah Politisi PDIP itu.
Sementara, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut, dalam kerja sama ini pihaknya akan berperan sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta, dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), agar terintegrasi dalam setiap kebijakan.
Selain itu, Ateh juga memastikan BPKP mendorong peningkatan kualitas manajemen risiko sebagai early warning system, serta mengawal akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.
“Kita bisa dan siap bantu Pak Gubernur untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI ini benar-benar punya hasil, sehingga Jakarta dapat menjadi Kota Global dan Berbudaya sesuai yang dicita-citakan,” demikian Ateh menambahkan.
