Agenda tahunan ini memasuki tahun keempat sejak pertama kali dilaksanakan pada 2023.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menyebut pihaknya sengaja mengambil peran pada momentum kepulangan pekerja ke kota tujuan. Menurut dia, layanan mudik gratis sudah banyak digelar kementerian maupun perusahaan.
“Kalau mudik gratis hampir semua kementerian dan perusahaan sudah banyak yang memfasilitasi. Kami mengambil posisi di arus balik kerja, karena di situ justru jarang difasilitasi,” ujar Sulistyowati dalam konferensi pers di Muamalat Tower, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Februari 2026.
Dalam pelaksanaannya, BPKH menggandeng empat mitra kemaslahatan, yakni Baitulmaal Muamalat (BMM), Rumah Zakat, Solo Peduli, dan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZUQ). Kolaborasi tersebut ditargetkan melayani hingga 2.700 peserta.
Tahun ini, BPKH menyiapkan 60 bus yang dibagi dalam dua gelombang keberangkatan. Gelombang pertama digelar pada Senin, 23 Maret 2026, dari Balaikota Yogyakarta dan Masjid Raya Al Bakrie, Lampung.
Gelombang kedua berlangsung Selasa, 24 Maret 2026, dari De Tjolomadoe Solo dan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.
Seluruh armada akan mengantar peserta ke sejumlah terminal utama di Jabodetabek, yakni Pulo Gebang, Kampung Rambutan, Poris, dan Baranangsiang.
Program ini terbuka untuk masyarakat umum. Syaratnya, satu keluarga maksimal lima orang dalam satu Kartu Keluarga (KK). Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi BPKH di https://bpkh.go.id/balik-kerja-2026
Sulistyowati menegaskan, pembiayaan program ini bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), bukan dari setoran awal haji milik jemaah.
“Perlu dipahami, kegiatan kemaslahatan ini bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat, di mana dana pokoknya tetap dan terus bertambah. Tidak ada dana setoran awal haji yang digunakan,” tegasnya.
BPKH sendiri mengelola dua sumber dana, yakni setoran awal pendaftaran haji sebesar Rp25 juta per orang, dengan antrean sekitar 5,6 juta calon jemaah, serta DAU yang berada di bawah pengelolaan lembaga tersebut sejak 2017.
Nilai manfaat dari pengembangan dana itu disalurkan ke tujuh sektor, mulai dari pelayanan ibadah, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, sarana peribadatan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga tanggap bencana.
