Jakarta, CNN Indonesia —
Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menerima audiensi sejumlah warga terkait sengketa lahan seluas 39 hektare untuk proyek pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (11/2).
Audiensi diterima Ketua BAM DPR, Ahmad Heryawan bersama sejumlah pimpinan lain. Usai audiensi itu, BAM mendorong proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.
Menurut Aher, sapaan akrabnya, status lahan untuk proyek pembangunan bendungan tersebut unik. Sebab, baik warga maupun PTPN tak memiliki status kepemilikan lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Menurut pengakuan masyarakat, PTPN tidak memiliki HGU, Perum Kertas Gowa juga belum ada HGU. Di sisi lain, masyarakat penggarap juga belum punya hak milik. Jadi semuanya tidak ada alas hak milik,” ujar Aher.
Secara teknis, ujar dia, lahan dapat dikategorikan sebagai tanah negara. Namun, dia ingin penghargaan yang layak kepada warga yang telah menggarap dan menjadikan lahan itu produktif selama hampir dua dekade.
“Masyarakat tidak ada masalah kawasannya dijadikan Bendungan Jenelata, mereka rela. Tetapi wajar jika mereka ingin dihargai atas lahan yang selama ini telah mereka urus,” ujarnya.
Dalam audiensi itu diketahui, lahan tersebut digarap oleh 22 kepala keluarga yang terbagi dalam 27 bidang tanah. Mereka telah mengelola lahan selama hampir 20 tahun.
Aher memastikan, BAM DPR akan mendorong persoalan ini ke Komisi VI DPR RI untuk ditindaklanjuti melalui mediasi yang adil dan mengedepankan solusi terbaik, khususnya bagi warga penggarap.
“Kita akan dorong Komisi VI untuk ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya non-litigasi, mediasi yang wajar, yang baik, yang memuaskan semua pihak, khususnya masyarakat penggarap,” ujar Aher.
(thr/isn)
[Gambas:Video CNN]
