Demikian dikatakan pengamat hukum dari Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan merespons keputusan DPR yang menetapkan kedudukan Polri tetap di bawah Presiden, bukan berbentuk kementerian.
“Untuk itu perlu ada perubahan kultur di tubuh Polri. Moralitas anggota Polri perlu diubah, terutama terkait tindak kesewenang-wenangan yang masih ditunjukkan oknum,” kata Ismail melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 11 Februari 2026.
Ismail mengatakan, reformasi kultural di tubuh Polri harus dilakukan dengan penguatan kompetensi teknis, leadership dan etik. Menurutnya kalau tiga ini jalan, maka presisi akan jalan.
Jadi, kata Ismail, reformasi struktural tanpa dibarengi perubahan kultur hanya akan memperpanjang masalah.
“Kita tidak bisa berharap perubahan nyata jika mentalitas aparat masih arogan dan tidak berpihak pada keadilan,” pungkas Ismail.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
