Rakyat disuruh gelar tikar, duduk manis, nonton Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa versus Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Ini bukan FTV, ini kabinet.
Drama dimulai ketika Purbaya dalam sebuah forum mengaku heran. Katanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum merealisasikan anggaran pembangunan kapal.
Di forum itu ia bertanya, apakah sudah ada pengusaha yang menerima proyek pembangunan kapal dari KKP. Serempak dijawab, belum ada pesanan. Lalu meluncurlah kalimat yang nadanya antara prihatin dan gemas, “Kan aneh enggak masuk akal. Uangnya sudah saya keluarkan, ordernya enggak ada.”
Nuan bayangkan ekspresinya. Uang sudah dianggarkan, tapi galangan kapal masih menatap laut dengan tatapan kosong.
Purbaya mempertanyakan, apakah Kadin atau Kementerian Perindustrian kurang aktif. “Kenapa KKP belum order ke sana, kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi, uangnya sudah saya anggarin,” ujarnya.
Bahkan Purbaya menambahkan dengan nada yang hampir puitis, “Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan enggak dipakai.” Menteri Keuangan curhat soal utang yang tak terserap, ini sudah seperti orang bayar katering tapi tamunya tak datang.
Tentu saja Menteri KP tidak tinggal diam. Sakti Wahyu Trenggono gerah. Katanya ia tidak mengerti dana proyek pembangunan kapal yang dimaksud Purbaya.
“Saya enggak ngerti maksud Pak Purbaya? Kalau soal kapal, itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK, dan sekarang masih berproses, mekanismenya juga sedang dibicarakan,” katanya pada Selasa 10 Februari 2026. Plot twist, sumber dana dari pinjaman Inggris, dan yang mengeksekusi bukan KKP, melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP hanya memfasilitasi teknis dan tenaga kerja.
Artinya apa? Artinya kapal ini seperti anak kos yang uang bulanannya dikirim orang tua lewat tetangga, lalu dikelola sepupu. Sementara pemilik kos cuma kebagian bersih-bersih halaman.
Trenggono pun menyemprot balik, “Jadi sebaiknya, Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar.” Bahkan ia menegaskan, “Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong.”
Publik pun menyaksikan dua menteri saling koreksi lewat media. Koordinasi? Mungkin sedang cuti.
Lalu Purbaya meredakan suhu. Ia mengakui bisa saja dirinya yang salah. “Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah,” katanya di Gedung DPR, Rabu 11 Februari 2026.
Namun ia tetap menegaskan, sampai sekarang belum ada order pembangunan kapal. Meski pinjaman dari UK, pada akhirnya tetap akan melewati Kementerian Keuangan.
“Pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja.” Ia meminta agar anggaran segera diluncurkan ke bawah supaya proyek kapal cepat berjalan.
“Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Gitu saja.”
Sementara itu, DPR ikut menghela napas panjang. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengaku heran melihat saling sahut terbuka ini.
“Kelihatan tidak kompak yang dipertontonkan di hadapan rakyat, bikin masyarakat semakin bingung nanti, seperti tidak solid, tidak ada koordinasi antarkementerian,” ujar Daniel, Rabu 11 Februari 2026.
Legislator PKB itu berharap tim Kabinet Merah Putih solid menjalankan amanat Presiden dan menyarankan jika ada masalah, dibicarakan internal saja, tanpa sahut-sahutan.
Rakyat? Rakyat menonton. Kapal belum dibuat, tapi gelombang sudah tinggi. Anggaran sudah ada, pinjaman sudah disebut, mekanisme masih berproses, eksekutor beda instansi, data mungkin salah, koordinasi entah di mana.
Kita ini bangsa maritim, katanya. Tapi untuk urusan satu kapal saja, ombaknya bisa sebesar ini. Seru? Tentu. Menghibur? Lumayan. Mengecewakan? Jangan ditanya.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
