Hal ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, sebagai klarifikasi resmi kelembagaan atas informasi yang simpang siur terkait posisi dan sikap MUI terhadap keterlibatan Indonesia dalam BOP pascapertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh ormas Islam.
“Tidak ada kata mendukung, namun juga tidak ada kata tidak mendukung—melainkan sebuah sikap kritis yang didasari pada fakta di lapangan,” tegasnya lewat keterangan resminya, Kamis, 12 Februari 2026.
Saat ini, MUI tengah membentuk tim khusus untuk melakukan riset mendalam mengenai situasi di Gaza pasca-pembentukan BOP. Tim yang terdiri dari pakar dan kaum muda ini bertugas menghimpun data otoritatif terkait dugaan pembiaran genosida yang terus berlangsung.
Data ini nantinya akan menjadi dasar policy brief atau rekomendasi moral resmi yang akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo sebagai panduan kebijakan luar negeri Indonesia.
“Langkah tegas ini diambil untuk meluruskan konklusi media yang dianggap prematur dalam menyimpulkan sikap ulama,” tegasnya.
Secara tajam, Prof Sudarnoto pun menyebut istilah “Peace” dalam Board of Peace tersebut hanyalah kamuflase politik dan rekayasa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina.
Menurutnya, serangan yang terus terjadi di Gaza membuktikan bahwa Israel dan Amerika Serikat tidak memiliki niat tulus untuk perdamaian.
“Keterlibatan Indonesia dalam badan tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak dibarengi dengan komitmen nyata untuk kemerdekaan Palestina yang berdaulat,” kata dia.
MUI juga memperingatkan, jika Israel terus melakukan agresi dan tidak menunjukkan komitmen damai, maka Indonesia harus memiliki keberanian untuk mundur dari badan tersebut.
“Fokus utama MUI tetap satu, memastikan Indonesia tidak terjebak dalam hegemoni global yang merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.
