Sikap dua sekutu Washington tersebut menambah daftar negara Barat yang memilih mengambil jarak dari forum internasional baru tersebut.
Board of Peace awalnya dirancang untuk memperkuat gencatan senjata di Gaza. Namun, Trump disebut ingin memperluas peran forum tersebut menjadi wadah penyelesaian konflik global, yang memicu kekhawatiran sejumlah negara karena berpotensi menjadi tandingan PBB.
Pemerintah Polandia menyatakan masih memiliki sejumlah keraguan terkait struktur dan mekanisme kerja dewan tersebut.
Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menegaskan negaranya memilih tidak ikut serta untuk saat ini.
“Dengan mempertimbangkan beberapa keraguan nasional mengenai bentuk dewan tersebut, dalam keadaan ini Polandia tidak akan bergabung dalam kerja Dewan Perdamaian, tetapi kami akan menganalisisnya,” kata Tusk dalam rapat pemerintah, seperti dikutip dari AFP, Kamis, 12 Februari 2026.
Meski demikian, Tusk menegaskan hubungan Polandia dengan Amerika Serikat tetap menjadi prioritas strategis. Ia juga membuka peluang perubahan sikap jika situasi memungkinkan.
“Hubungan kami dengan Amerika Serikat telah dan akan tetap menjadi prioritas kami, jadi jika keadaan berubah yang memungkinkan untuk bergabung dalam pekerjaan Dewan, kami tidak mengesampingkan skenario apa pun,” lanjutnya.
Penolakan juga datang dari Italia. Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menegaskan negaranya tidak dapat bergabung karena terkendala aturan konstitusi nasional.
“Kami tidak dapat bergabung dengan Dewan Perdamaian karena ada hambatan konstitusional yang tidak dapat diatasi di pihak Italia,” ujar Tajani kepada stasiun televisi Sky TG24.
Meski menolak bergabung, Italia tetap membuka peluang berkontribusi dalam upaya rekonstruksi kawasan konflik.
Berdasarkan konstitusi Italia, negara tersebut hanya dapat bergabung dalam organisasi internasional yang memberikan kedudukan setara bagi semua anggota.
Roma menilai ketentuan Board of Peace saat ini belum memenuhi syarat tersebut karena memberikan kewenangan eksekutif yang luas kepada Presiden Trump.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni sebelumnya bahkan disebut telah meminta Trump meninjau ulang aturan forum tersebut agar Italia dapat berpartisipasi.
