Saksi ahli Roy Suryo Cs dalam kasus ijazah Jokowi (foto: Okezone)
JAKARTA – Eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menyoroti keputusan penghentian penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana, dan Damai Hari Lubis dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, jika dua tersangka telah dihentikan penyidikannya, maka pihak lain yang dilaporkan dalam perkara yang sama, termasuk Roy Suryo dan lainnya, seharusnya juga mendapat perlakuan serupa.
“Terakhir ada SP3 terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis. Secara tersurat maupun tersirat, karena laporan itu dibuat oleh kubu Jokowi terhadap delapan orang, maka penghentian penyidikan seharusnya berlaku untuk seluruh terlapor. Tidak bisa hanya dua orang saja,” ujar Oegroseno kepada wartawan usai diperiksa sebagai ahli di Polda Metro Jaya, Kamis (12/2/2026).
Dalam keterangannya sebagai ahli, Oegroseno menjelaskan, bahwa laporan tersebut menggunakan sangkaan Pasal 310 dan 311 KUHP lama terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Ia menilai, dalam praktiknya, delik aduan pencemaran nama baik jarang diterapkan dengan melaporkan lebih dari satu orang sekaligus dalam satu konstruksi perkara.
Ia juga menyoroti rumusan pasal pencemaran nama baik dan fitnah yang dinilai memiliki ketidakjelasan serta potensi pertentangan dalam penerapannya. Menurutnya, dalam KUHP lama maupun baru tidak ada penegasan eksplisit mengenai klaster pidana tertentu dalam konteks tersebut.
“Bahasa hukum seperti ini jangan sampai dijadikan model baru yang justru merusak sistem penyidikan, apalagi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
