Hal itu disampaikan ekonom konstitusi, Defiyan Cori dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
“Program MBG harus segera libatkan koperasi. Sehingga program ini betul-betul menggerakkan perekonomian daerah. Libatkan koperasi sekolah bukan lewat yayasan,” tegas Defiyan.
Dalam hal perizinan, ia pun menghendaki agar pemerintah meniru Vietnam guna kelancaran investasi di daerah.
“Kenapa MBG semuanya harus proyek pusat? Bandingkan saja cara berinvestasi di Vietnam, semua urusan perizinan di provinsi. Pemerintah pusat hanya regulator dan pengawasannya. Begitulah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dibangun,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa MBG merupakan program yang sangat mulia dan baik. Namun, menurutnya ada cara yang kurang tepat dalam implementasi program ini.
“Kalau memang ingin meningkatkan gizi anak bangsa serahkan pengelolaan ke daerah. Jangan tender di pusat,” pungkasnya.
Pelibatan koperasi di dalam MBG memang sudah dibahas oleh Kementerian Koperasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk di daerah, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal diprioritaskan untuk menyuplai bahan baku MBG.
