Di atas kertas ada gencatan, di tanah Gaza ada lubang-lubang parit yang memanjang seperti guratan luka lama yang sengaja diperlebar. Bahkan di masa yang disebut “tenang” itu, lebih dari lima ratus warga sipil Gaza tewas.
Mereka bukan gugur di medan perang epik ala film sejarah, melainkan mati pelan-pelan di tengah reruntuhan, ketika rumah tak lagi boleh didatangi, dan jalan pulang dipagari parit oleh tentara Israel agar ingatan pun tersesat.
Itulah penjajahan dalam bentuk paling telanjang, tanpa perlu teori politik berlapis-lapis. Data lembaga internasional menunjukkan bahwa lebih dari enam puluh persen wilayah Tepi Barat kini berada di bawah kontrol penuh Israel.
Di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, ratusan permukiman ilegal berdiri di atas tanah Palestina yang dirampas secara bertahap sejak 1967. Di lahan yang dulu ditanami gandum dan zaitun oleh keluarga-keluarga Palestina, kini berdiri perumahan modern.
Di sana tampak hamparan kebun-kebun kurma yang rapi, seolah-olah tanah itu memang sejak awal menunggu untuk “dimodernisasi”. Ironinya, kurma-kurma manis itu tumbuh subur di atas pahitnya pengusiran dan larangan kembali.
Maka ketika seruan boikot produk pertanian Israel kembali menggema menjelang Ramadan, itu bukanlah pekikan ideolog yang hobi marah-marah tanpa data. Seruan itu berdiri di atas fakta ekonomi dan kemanusiaan.
Israel hanya memproduksi sekitar setengah persen dari total produksi kurma dunia. Namun negeri kecil ini menjadi salah satu eksportir terbesar karena memanfaatkan tanah jajahan dan struktur perdagangan global.
Kurma-kurma itu melintasi lautan, masuk ke rak-rak swalayan dengan kemasan bersih dan label eksotis. Sementara itu, kisah tanah yang dirampas dan warga yang terusir dibiarkan tertinggal seperti catatan kaki yang sengaja dihapus.
Di Indonesia, juga di dunia, para tokoh kembali mengingatkan bahwa Ramadan bukan sekadar musim berburu pahala individual, melainkan momentum menimbang ulang relasi antara ibadah dan keadilan. Puasa Ramadhan juga ibadah sosial.
Ajakan boikot kurma dan produk-produk terkait Israel terdengar sederhana, bahkan mungkin terasa kecil di hadapan mesin perang modern. Namun sejarah gerakan sosial menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat mengguncang sektor-sektor tertentu dan menciptakan tekanan yang signifikan.
Seruan itu sendiri, jika dibaca utuh tanpa emosi berlebih, sebenarnya sangat konkret dan nyaris teknokratis. Intinya sederhana namun menusuk: umat diminta tidak membeli produk yang berasal dari Israel atau yang terafiliasi secara ekonomi dengan negara penjajah itu.
Dalam konteks Ramadan, perhatian publik langsung mengerucut pada kurma — komoditas sunnah yang berubah menjadi simbol. Tanpa kurma di meja makan, seolah puasa tak terasa Ramadhan.
Yang paling sering disebut tentu kurma jenis Medjool — atau dalam lidah pasar kita kerap dilafalkan “mejol”. Ia kurma premium berharga mahal, berdaging tebal, manis legit, dan ironisnya kerap dipromosikan sebagai “kurma raja”.
Padahal sebagian besar Medjool yang beredar di pasar global ditanam di kebun-kebun kurma yang berdiri di atas tanah Palestina yang dirampas, dikelola perusahaan agribisnis Israel atau afiliasinya.
Selain Medjool, merek-merek kurma lain yang terhubung dengan industri Israel juga masuk daftar pantauan. Dengan demikian, ajakan boikot bukan sekadar larangan abstrak, melainkan panduan konsumsi yang sangat spesifik.
Yang menarik, pola boikot ini bukan barang impor ideologis dari mimbar ke mimbar. Di banyak negara, terutama di Eropa dan Amerika Utara, gerakan serupa telah lama meluas melampaui kurma.
Di Inggris, Prancis, hingga Afrika Selatan, kampanye konsumen menargetkan jaringan restoran cepat saji seperti Pizza Hut karena hubungan bisnis dan investasinya. Lapak-lapak kopi global juga menjadi sasaran karena afiliasinya dengan Israel.
Bahkan produk kosmetik, dari sabun sampai krim wajah yang tampak tak berdosa, ikut disorot ketika terbukti beroperasi atau mengambil bahan baku dari wilayah pendudukan.
Di sana, boikot tidak lagi dipahami sebagai ritual marah-marah, melainkan sebagai strategi etis konsumen dengan memilih tidak membeli agar tidak ikut membiayai ketidakadilan. Konsumen menjadi raja bagi dirinya dan bagi dunia.
Maka boikot dalam seruan ini bukanlah ajakan hidup asketis mendadak atau menutup diri dari dunia modern. Ia justru mengajak kita lebih melek dengan membaca label, menelusuri rantai pasok, dan menyadari bahwa di balik kemasan mewah sering tersembunyi kisah penggusuran.
Kurma Medjool yang mahal itu, dengan segala kemanisannya, tiba-tiba berubah fungsi. Ia bukan lagi sekadar pembuka puasa, tetapi cermin moral. Apakah manis di lidah layak ditebus dengan pahit di kehidupan orang lain?
Di titik itulah boikot berhenti menjadi slogan, dan berubah menjadi latihan kesadaran yang sunyi namun tajam bahwa dalam dunia yang saling terhubung, pilihan belanja pun bisa menjadi sikap politik yang paling santun, dan justru karena itu, paling mengganggu.
Tekanan ekonomi sering kali lebih memukul daripada pidato panjang di forum internasional. Ketika konsumen menolak membeli, rantai keuntungan terganggu, dan dari sanalah pesan kemanusiaan mulai terasa nyata.
Tentu saja, boikot bukan obat mujarab yang langsung menyembuhkan luka Gaza. Ia lebih mirip perban kecil yang ditempelkan sambil terus mengingatkan bahwa luka itu ada dan belum sembuh. Tetapi justru di situlah maknanya.
Kezaliman tak boleh berubah menjadi lahan bisnis yang tenang dan menguntungkan. Setiap rupiah yang kita tahan untuk tidak dibelanjakan adalah penegasan moral bahwa penderitaan manusia tidak boleh disamarkan oleh rasa manis komoditas.
Ramadhan selalu datang membawa paradoks: lapar yang mendidik empati, dan haus yang mengingatkan bahwa hidup tak pernah netral. Puasa tak hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menyusup menajamkan jiwa.
Di tengah angka-angka kematian, statistik ekspor, dan daftar merek dagang, ada satu pelajaran yang kerap luput: kadang, tindakan paling spiritual bukanlah yang paling heroik, melainkan yang paling konsisten.
Menahan diri dari sebutir kurma asal negeri penjajah bisa jadi terasa remeh. Tetapi di dunia yang terbiasa menormalisasi penjajahan, remeh justru menjadi bentuk perlawanan yang paling jujur.
