“Relawan kesehatan PDIP harus berani. Jangan takut. Katakan, ‘Saya dari PDIP, mendampingi hak rakyat’. Ini bukan gratis, pasien BPJS PBI itu sudah dibayar oleh negara!” tegas Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.
Kritik keras PDIP ini menyusul kasus penonaktifan jutaan masyarakat penerima BPJS Kesehatan kategori PBI yang belakangan terkuak.
Ribka lantas mengkritik Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti yang dinilai salah kaprah dalam memandang orientasi perusahaan.
“BPJS itu dibuat untuk melayani, bukan perusahaan asuransi yang profit oriented. Ini bentuk hibah dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Kalau dikit-dikit bilang rugi, ya mundurlah itu (Dirut),” jelasnya.
“BPJS itu memang tugasnya mendistribusikan jaminan kesehatan, bukan mengejar untung,” tambah Ribka.
Maka dari itu, ia meminta relawan kesehatan PDIP hadir memastikan hak rakyat mendapatkan fasilitas kesehatan dari negara. Terlebih Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memastikan anggaran untuk mengcover klaim BPJS PBI mencukupi.
“Pak Menkeu menyatakan tiga bulan ke depan BPJS masih bisa berjalan normal karena anggarannya ada Rp59 triliun. Jadi, jangan ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien rakyat kecil,” tutupnya.
