Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa, Joko Kanigoro dalam melihat perkembangan politik menuju Pemilu 2029.
“Di sinilah gagasan isoarkisme, egalokrasi, dan desentralisasi politik Gema Bangsa menawarkan kemungkinan transformasi,” kata Joko dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2026.
Lanjut Joko, isoarkisme adalah fondasi normatifnya. Ia berpijak pada satu prinsip utama yaitu kesetaraan otoritas.
Tidak ada kekuasaan yang bersifat permanen, dan tidak ada jabatan yang sakral serta tidak ada kepemimpinan yang tak tergantikan. Kekuasaan dipahami sebagai fungsi, bukan hak milik.
Dalam konteks politik Indonesia yang kerap ditandai oleh personalisasi partai dan ownership figur, isoarkisme hadirkan kritik mendasar terhadap feodalisme modern dalam tubuh demokrasi elektoral.
Namun prinsip saja tidak cukup. Karena itu, egalokrasi hadir menjadi strategi operasional.
“Dalam sistem pemilu langsung yang masih sangat bergantung pada figur, egalokrasi bukan berarti menolak kepemimpinan melainkan menginstitusionalisasikan batasannya,” terangnya.
Di antara keduanya, desentralisasi politik menjadi fase transisional untuk menghubungkan antara pusat dan daerah.
“Artinya, kekuasaan tidak lagi menumpuk pada ketua umum atau lingkar elite tertentu, melainkan dibagi dalam organ-organ kolektif dengan mandat yang terpisah dan terukur,” tegasnya.
“Pemilu 2029 adalah panggung bagi generasi digital yang bukan eksperimen lagi dalam menentukan arah politik, menawarkan paradigma baru dengan mengubur paradigma lama, dan hadirnya Partai Gema Bangsa adalah awal dari cerita baru politik Indonesia,” pungkasnya.
