Nomor antrean menggantung tanpa disentuh. Kursi plastik berjajar rapi, tapi tak ada tubuh lelah yang duduk menunggu. Ini bukan libur nasional. Ini keputusan kolektif, rakyat menahan diri.
Gerakan sunyi rakyat Jawa Tengah makin terasa seperti arus bawah tanah. Tak terlihat, tapi menggerus.
Mereka tidak turun ke jalan, tidak membakar ban, tidak memaki di bundaran. Mereka hanya menunda bayar pajak kendaraan.
Sederhana. Tapi dampaknya bisa membuat laporan pendapatan daerah megap-megap seperti sepeda tua menanjak Gombel.
Yang lebih menohok, hampir tak terdengar buzzer berkicau. Biasanya cepat sekali muncul, menjelaskan, semua baik-baik saja, bahwa rakyat salah paham, bahwa kebijakan ini demi masa depan cerah.
Kali ini? Senyap. Sunyi yang bahkan lebih hening dari halaman Masjid Agung Jawa Tengah sebelum azan berkumandang. Entah karena tak ada peluru narasi yang cukup kuat, atau karena gelombang sunyi ini terlalu luas untuk dilawan dengan tagar.
Ketika budayawan eksentrik Jaya Suprana membaca fenomena ini, ia mengingatkan pada satu nama yang tak bisa dianggap remeh, Mahatma Gandhi.
Mas bayangkan India awal abad ke-20. Imperium Inggris berdiri seperti raksasa baja. Senjata lengkap. Armada kuat. Administrasi rapi. Lalu datang seorang kurus bersandal, membawa gagasan yang tampak sederhana, jangan beli produk Inggris.
Jangan tunduk pada garam monopoli mereka. Pintal kain sendiri. Pakai produksi sendiri. Mesin pintal alias charkha berubah dari alat rumah tangga menjadi simbol perlawanan. Itu bukan sekadar kain. Itu deklarasi perang tanpa peluru.
Dampaknya? Dahsyat. Inggris tidak dihantam meriam, tapi dipukul oleh penolakan kolektif. Ekonomi kolonial goyah.
Moral penjajah terkikis. Dunia menoleh. Dari tindakan yang terlihat “lemah”, lahir gerakan yang mengguncang imperium terbesar saat itu. Sunyi yang menjelma tsunami.
Apa hubungannya dengan Jawa Tengah? Rakyat sedang menunjukkan, kekuatan tidak selalu berwujud kerumunan.
Kadang ia berupa dompet yang tidak dibuka. STNK yang tidak diperpanjang. Ini bukan makar. Ini pesan. Pesan, pajak adalah amanah, bukan cek kosong tanpa pertanggungjawaban.
Jika penguasa menganggap ini remeh, sekadar keluhan dunia maya, maka sejarah sudah memberi contoh betapa berbahayanya meremehkan gerakan diam.
Ketika rakyat memilih menahan diri secara kolektif, itu artinya ada batas kesabaran yang telah disentuh.
Gerakan sunyi ini masih sopan. Masih tertib. Masih dalam koridor hukum penundaan. Tapi ia membawa satu peringatan keras, jangan abaikan jeritan yang tak terdengar.
Jangan kira karena tak ada teriakan di jalan, maka semuanya baik-baik saja.
Sebab sejarah selalu kejam pada penguasa yang tuli. Jika sunyi ini terus membesar, ia bisa berubah menjadi gelombang nasional.
Bukan untuk merobohkan negara, tapi untuk mengingatkan, kekuasaan tanpa kepercayaan hanya bangunan kosong. Megah dari luar, rapuh di dalam.
Gerakan sunyi ini akan terus menggema selama rakyat merasa pajaknya terlalu sering bocor di lorong korupsi.
Selama penguasa belum berani berdiri di hadapan publik, bersumpah bukan sekadar di atas kertas, bukan hanya tanda tangan di atas materai, tapi sumpah sungguh-sungguh demi dunia dan akhirat.
Uang rakyat tidak akan disentuh satu rupiah pun untuk kepentingan pribadi. Sebab, kepercayaan itu bukan diminta, melainkan dibuktikan.
Selama bukti itu tak pernah benar-benar ditunjukkan, maka keheningan rakyat akan tetap menjadi gema panjang yang tak bisa dibungkam oleh baliho, razia, bansos, atau pidato manis mana pun.
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
