Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengingatkan potensi karhurla di Riau dan Kalimantan.
“Berbeda karakteristik di luar Pulau Jawa, yang mana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau tercatat mencapai kurang lebih 566,8 hektare sejak awal tahun, sementara di Provinsi Kalimantan Barat terjadi penambahan luasan terbakar di Kota Singkawang,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu, 18 Februari 2026.
Berkaca dari kejadian di wilayah Riau dan Kalimantan Barat tersebut, Abdul Muhari mengingatkan, curah hujan rendah dapat berakibat pada karhutla.
“Potensi bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan yang dapat meningkat di wilayah lain akibat curah hujan rendah dan kondisi lahan gambut yang mudah terbakar,” tuturnya.
Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan stakeholder setempat melalui patroli terpadu, pemantauan titik panas secara berkala, pembasahan lahan gambut, serta edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran terbuka.
“Penanganan dilakukan dengan pemadaman darat dan udara sesuai kebutuhan serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran,” sambungnya menjelaskan.
Karena itu, Abdul Muhari mengajak seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dua karakter ancaman ini, baik hidrometeorologi basah dan kering, melalui mitigasi berbasis komunitas, kepatuhan terhadap informasi resmi, serta pelaporan dini apabila ditemukan indikasi potensi bencana.
“BNPB mendorong pemerintah daerah untuk penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta pengecekan sarana prasarana evakuasi dan logistik menjadi prioritas guna mengantisipasi potensi bencana susulan,” urainya.
“Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan darurat terpadu, BNPB terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah guna memastikan seluruh rangkaian upaya tersebut dapat dilakukan semaksimal mungkin,” demikian Abdul Muhari menambahkan.
