Menurut Tantan, keberangkatan Prabowo ke Amerika Serikat untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 merupakan langkah yang sarat risiko politik dan diplomasi.
Ia menilai kunjungan tersebut ibarat berjalan di atas tali tipis. Di satu sisi, Prabowo harus menunjukkan komitmen pada inisiatif BoP yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump. Di sisi lain, ia harus memastikan Indonesia tidak kehilangan posisi moralnya dalam membela Palestina.
“Presiden Prabowo harus pulang dengan kepala tegak, membuktikan bahwa ia tidak menggadaikan prinsip dukungan untuk Palestina demi keuntungan ekonomi jangka pendek,” ujarnya.
Tantan menekankan, publik akan menilai apakah keikutsertaan Indonesia dalam BoP benar-benar mendorong kemerdekaan Palestina atau justru hanya menjadi legitimasi politik di panggung global.
Ia juga mengingatkan agar komitmen Indonesia, termasuk rencana kontribusi pasukan dan pendanaan, tetap sejalan dengan amanat konstitusi serta tidak membebani kepentingan dalam negeri.
“Keberhasilan Presiden bukan hanya soal kesepakatan dagang, tetapi sejauh mana Indonesia mampu memastikan perdamaian yang adil bagi Palestina, sesuai prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak menentukan nasib sendiri,” kata Tantan.
KNPI berharap Presiden Prabowo mampu menyeimbangkan diplomasi ekonomi dan komitmen ideologis Indonesia terhadap perjuangan Palestina, sehingga kunjungan tersebut benar-benar memberi manfaat strategis tanpa mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
