Peringatan keras tersebut disampaikan Duta Besar Iran untuk PBB, Amir-Saeid Iravani, dalam surat yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan, Jumat, 20 Februari 2026.
Surat itu ditujukan untuk merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump terkait kemungkinan penggunaan pangkalan militer Inggris, termasuk di sebuah pulau di Samudra Hindia, jika kesepakatan nuklir tidak memperoleh hasil.
“Pernyataan agresif seperti itu dari Presiden Amerika Serikat menandakan risiko nyata agresi militer, yang konsekuensinya akan membawa malapetaka bagi kawasan tersebut dan akan menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional,” tulis Iravani dalam surat tersebut, seperti dikutip dari AFP.
Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa AS segera menghentikan ancaman penggunaan kekerasan yang melanggar hukum.
Dalam surat yang sama, Iran menegaskan tetap berkomitmen terhadap solusi diplomatik dan siap mengatasi ambiguitas terkait program nuklir damainya.
Namun Teheran juga memperingatkan bahwa jika menghadapi agresi militer, semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan tersebut akan menjadi sasaran yang sah dalam konteks respons defensif Iran.
Pesan tersebut menjadi sinyal tegas bahwa Iran siap melakukan pembalasan jika diserang.
Ketegangan meningkat setelah Trump mengerahkan kapal perang, jet tempur, dan perangkat militer lainnya ke Timur Tengah untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya.
Pada Kamis, 19 Februari 2025 Trump bahkan menyebut Iran memiliki waktu paling lama 15 hari untuk mencapai kesepakatan, sembari kembali mengisyaratkan opsi serangan bila negosiasi gagal.
Sebelumnya, upaya perundingan sempat dilakukan melalui pembicaraan tidak langsung di Jenewa antara utusan AS dan diplomat tinggi Iran yang disebut menunjukkan kemajuan.
Namun negosiasi terdahulu runtuh setelah Israel melancarkan serangan mendadak ke Iran pada Juni lalu, memicu perang 12 hari yang sempat melibatkan Washington dalam pemboman situs nuklir Iran.
