Suara Warga Lihat Sahroni Kembali Duduki Pimpinan Komisi III

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah warga memberikan tanggapan terhadap penetapan Ahmad Sahroni kembali sebagai Wakil Ketua Komisi III usai penonaktifan dirinya buntut gelombang demo akhir Agustus 2025 lalu.

Sebagian warga menilai penonaktifan Sahroni buntut dukungannya agar aparat menangkap para pedemo di bawah umur yang anarkis hanya jalan pintas untuk meredam amarah publik dalam demo kala itu.

Namun di sisi lain, ada pula yang tak mempermasalahkan penetapan tersebut. Sebab, mereka menilai Sahroni telah menjalani masa sanksinya, baik oleh partai maupun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Namun, warga kompak mengkritik pernyataan para pejabat publik yang nirempati. Sebagai penerima gaji dari pajak, pejabat publik mestinya bisa memberikan edukasi, alih-alih membalas kritik dengan olok-olok.

Pada Kamis (19/2), Sahroni resmi kembali menjabat sebagai pimpinan Komisi III DPR dari NasDem usai menjalani sanksi penonaktifannya selama enam bulan, sejak 29 Agustus 2025.

Kala itu, Sahroni dinonaktifkan bersama lima anggota DPR lain, yakni Nafa Urbach sari NasDem, Adies Kadir dari Golkar, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN.

Selain Sahroni, mereka juga kini telah kembali aktif. Sementara, Sahroni menggantikan Rusdi Masse yang sebelumnya mundur dari NasDem, dan secara otomatis juga mundur sebagai anggota DPR.

“Ahmad Sahroni akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Untuk itu kami sebagai pimpinan rapat akan menanyakan kepada Anggota Komisi III DPR RI, apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI,” tanya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat internal Komisi III.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Jangan jadi pejabat mulut racun

Seorang pekerja swasta asal Bogor, Syah Rizal (31), mengaku tak mempermasalahkan penetapan Sahroni kembali sebagai pimpinan Komisi III DPR. Menurut Rizal, Sahroni telah menjalani masa hukumannya dari DPR.

Apalagi, tambah Rizal, penonaktifan anggota DPR, yang didasarkan pada pernyataan yang dianggap nirempati, tak memiliki dasar hukum. Namun, dia juga menegaskan  tak setuju respons pejabat publik yang mengolok-olok kritik terhadap mereka.

“Saya tak setuju dengan para politikus bermulut racun, yang merasa bisa mengolok-olok kritik masyarakat terhadap mereka,” ujar Rizal saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Syah Rizal mengecam sikap pejabat atau politikus yang mengolok-olok kritik warga. (Foto: Arsip Istimewa)

Strategi licik

Indah (35), seorang sales executive asal Jakarta, menilai penetapan Sahroni sebagai pimpinan Komisi Hukum dan Keamanan DPR merupakan strategi licik.

Menurut Indah, penonaktifan Sahroni kala itu hanya upaya untuk meredam amarah publik. Namun, solusi itu tak menjawab akar masalah dan kritik publik terhadap DPR.

Sebetulnya, Indah mengaku orang yang tak lagi peduli pada politik. Dia mengenal Sahroni juga bersamaan dengan gelombang demo Agustus tahun lalu.

“Kesannya kayak jadi sneaky ya. Maksud gue, karena kan lu nonaktif. Tapi kayak, i don’t know, because gue ngerasa, gue udah antipati sih sama politik. Tapi kayak, kok licik ya, kayak itu cuma mitigasi sementara aja gitu loh,” ujar Indah ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Indah mengaku jengah dengan politik. Dia mengkritik kembalinya Sahroni menduduki posisi pimpinan di Komisi III DPR. (Foto: CNN Indonesia/Thohirin)

Rekam jejak ibarat tato yang tak akan hilang

Danny (34), seorang karyawan swasta asal Tangerang Selatan, menilai rekam jejak ibarat tato, yang meski ditutupi, namun bekasnya tak akan hilang dari kulit.

Menurut Danny, masyarakat membutuhkan pejabat yang tak hanya pintar, namun juga memiliki empati. Sebab, empati menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat kecil.

“Kalau rekam jejaknya sudah menunjukkan sikap antirakyat, publik berhak ragu, apakah dia bisa bersikap adil kalau suatu saat rakyat kecil berhadapan dengan hukum?” ujar Danny.

“Rakyat adalah pemberi suara yang mengantarkan Anda ke kursi empuk itu. Jadi, kalau Anda merasa paling benar dan rakyat selalu salah, turun saja dari kursi itu,” imbuhnya.

Tolak Sahroni kembali pimpin Komisi III

Pekerja swasta asal Bandung, Jawa Barat, Haya Syahira (27), mengaku tak mempermasalahkan jika Sahroni kembali aktif jadi anggota DPR. Namun, dia keberatan Sahroni kembali jadi pimpinan Komisi III DPR.

Menurut dia, pimpinan komisi adalah representasi fraksi partai di DPR. Sehingga, penetapan Sahroni sebagai pimpinan sebagai strategi partai yang tak memiliki sensitivitas terhadap publik.

“Nanti kesannya pejabat cukup nunggu ributnya reda, selama enggak kena hukum ya aman balik lagi. Mentang-mentang dia gak kena pasal pelanggaran hukum, cuman pelanggaran etik aja. Lagi-lagi, kesannya sepele sama etika,” ujar Haya.

Menurut dia, Sahroni harus lebih berhati-hati ke depan. Sebab, kinerjanya akan terus menjadi sorotan, apalagi dia juga punya tugas untuk mengembalikan kepercayaan publik.

“Cuman di sini PR nya Sahroni kerjanya harus ekstra, dua kali lebih hati-hati untuk memulihkan kepercayaan publik. Dia harus sadar diri bakal terus-terusan jadi atensi,” ujarnya.

Normalisasi pejabat nirempati

Seorang content creator asal Cirebon, Jawa Barat, Arifin (29), menilai penetapan Sahroni sebagai pimpinan Komisi III akan menjadi praktik normalisasi pejabat yang yang nirempati. Dia menyesalkan karena Sahroni juga menduduki komisi bidang hukum.

Penetapan itu juga menunjukkan relasi kuasa lebih penting dibanding integritas seorang pejabat publik. Secara administratif, lanjut Imam, penetapan itu tak bermasalah. Namun, akan menimbulkan krisis kepercayaan publik.

“Saya menilai politikus seperti itu perlu berbenah diri, apalagi di bulan puasa. Pasalnya, jika seorang politikus tidak mampu mengontrol lisan dan emosinya di hadapan publik, maka secara fundamental ia tidak layak memegang jabatan publik,” katanya.

Arifin menilainya kembalinya Sahroni di jajaran pimpinan Komisi III DPR, berpotensi menciptakan budaya yang menormalisasi fenomena pejabat nirempati. Foto: Arsip Istimewa

Rakyat bisa pecat anggota DPR

Seorang pakar IT asal Tangerang Selatan, Elza (27), mengusulkan agar masyarakat bisa memberhentikan anggota DPR yang dinilai tak bekerja optimal. Sebab, mereka adalah representasi yang dipilih rakyat melalui pemilu.

Elza mengaku tak setuju dengan penerapan Sahroni kembali sebagai pimpinan Komisi III. Dia mempertanyakan, apakah partai tak memiliki kandidat lain yang lebih kompeten.

Namun, Elza merasa selama ini orang-orang yang memiliki integritas sulit untuk muncul ke permukaan. Boleh jadi, hal itu disebabkan karena banyak kepentingan elite yang tidak terakomodir.

“Kalau si politisinya ini lebih sibuk menyerang rakyatnya dibanding melayani rakyatnya, maka jika mayoritas rakyatnya mau mengganti politisi ini, ya rakyat berhak mengganti orang tersebut dengan mekanisme demokratis,” ujar dia.

“Toh, mereka adalah perwakilan kami masyarakat, bukan perwakilan segelintir orang di partai atau bahkan elite politik,” imbuh Elza.

Elza mendukung gagasan rakyat bisa memecat wakilnya di dewan. Foto: Arsip Istimewa

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]