Warisan pahit tersebut ulai dari banjir, kemacetan, proyek mangkrak tiang monorel, optimalisasi Jakarta International Stadium (JIS), hingga polemik RDF Rorotan.
Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD), Victor Irianto Napitupulu menilai, satu tahun pemerintahan Pramono-Rano menjadi momentum penting untuk menunjukkan keberanian dalam menyelesaikan persoalan struktural yang telah menahun.
“Warisan persoalan seperti banjir dan macet bukan hal baru, namun publik menunggu terobosan nyata, bukan sekadar kelanjutan rutinitas,” kata Victor, dikutip Minggu 22 Februari 2026.
Menurutnya, persoalan banjir masih menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola kota. Meski berbagai program normalisasi sungai, pembangunan waduk, dan pengerukan saluran telah dilakukan, banjir tetap terjadi di sejumlah titik setiap musim hujan.
Victor menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk pengendalian tata ruang dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bantaran sungai.
“Selama penataan ruang tidak tegas dan koordinasi lintas wilayah lemah, banjir akan terus berulang,” kata Victor.
Selain banjir, kemacetan juga dinilai masih menjadi persoalan akut. Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan kapasitas jalan serta belum optimalnya integrasi transportasi publik memperparah kondisi lalu lintas.
“Kebijakan transportasi harus berorientasi pada perubahan perilaku masyarakat,” kata Victor.
Victor menjelaskan, transportasi massal harus benar-benar nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. Jika tidak, masyarakat akan tetap memilih kendaraan pribadi. Untuk itu, diperlukan konsistensi kebijakan, termasuk pembatasan kendaraan dan pengembangan jaringan angkutan umum.
“Rute baru Transjakarta yang mengoneksikan Jakarta dengan daerah peyangga perlu terus ditambah agar kendaraan pribadi yang masuk Jakarta semakin berkurang,” saran Victor.
Sementara itu, pembangunan RDF Plant Rorotan juga menjadi perhatian LP2AD. Victor menyebut, pengolahan sampah berbasis teknologi merupakan langkah maju, tetapi harus dijalankan secara transparan dan memperhatikan dampak lingkungan serta sosial.
“Pengelolaan sampah adalah kebutuhan mendesak Jakarta. Namun, proyek yang dibangun sebelum Pramono-Rano menjabat ini harus diawasi ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi pencemaran maupun keberatan warga. Transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci,” pungkas Victor.
