Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji merespons ucapan alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menyatakan ‘cukup saya WNI, anak jangan’ yang belakangan viral di media sosial.
Sarmuji mengatakan beasiswa LPDP harus bisa diakses semua kalangan dan jangan sampai LPDP hanya dinikmati oleh kalangan orang kaya.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” kata Sarmuji dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, menuai kecaman warganet setelah mengunggah video mengenai kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris.
Dwi Sasetyaningtyas merupakan alumni S2 di Delft University of Technology, Belanda, lulusan 2017. Sementara suaminya, Arya Iwantoro, menempuh studi S2 dan S3 di Utrecht University, Belanda, pada kurun waktu 2017 hingga 2022, juga melalui skema beasiswa LPDP yang bersumber dari dana abadi pendidikan dan pajak rakyat Indonesia.
Sarmuji menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata soal pilihan pribadi seseorang, melainkan soal desain kebijakan yang harus berpihak pada keadilan sosial.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” ujar Sarmuji.
“Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja,” kata Sarmuji menambahkan.
Ia juga menyoroti bahwa kelompok masyarakat mampu pada dasarnya memiliki lebih banyak alternatif. Ketika satu pilihan tidak tersedia, mereka relatif lebih mudah mencari opsi lain, termasuk peluang pendidikan atau karier di luar negeri tanpa harus kembali ke Tanah Air.
“Ini berbeda dengan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Bagi mereka, kesempatan seperti LPDP ini bisa menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib,” katanya.
Karena itu, ia menekankan bahwa yang lebih mendesak adalah keberanian negara untuk memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang secara struktural kurang beruntung, tanpa menurunkan standar kualitas akademik.
“Ini bukan soal menurunkan standar. Standar akademik harus tetap tinggi. Tapi negara harus memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu karena keterbatasan struktural,” kata Sarmuji
Sarmuji juga secara khusus menyoroti akses alumni pondok pesantren terhadap beasiswa LPDP.
“Misalkan pondok pesantren. Kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Pesantren-pesantren yang memang pelajarannya harus dibagi antara ilmu keagamaan dan ilmu umum, tanpa afirmasi ini akan sulit mendapatkan LPDP,” ujarnya.
Sarmuji berharap polemik ini bisa menjadi momentum evaluasi kebijakan agar dana abadi pendidikan benar-benar dirasakan oleh anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang sosial.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” kata Sarmuji.
(rhr)
