Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan, menegaskan, tidak mungkin sebuah undang-undang disahkan tanpa keterlibatan pemerintah sebagai representasi presiden dalam proses pembahasan bersama DPR.
“Saya ikut juga dalam pembahasan itu. Enggak ada satu undang-undang yang bisa diselesaikan sendirian oleh DPR, pasti ada dari pemerintah. Enggak mungkin itu rapat cuma DPR saja. Mau itu usul pemerintah atau usul DPR, kedua belah pihak,” tegas Hinca kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.
Menurut Legislator Demokrat ini, pernyataan Jokowi yang menyebut tidak menandatangani UU tersebut sebagai bentuk ketidaksetujuan adalah keliru secara konstitusional.
“Kalau kemudian alasan Presiden Jokowi waktu itu ‘Saya enggak tanda tangan berarti enggak setuju’, enggak benar itu. Karena enggak ditandatangani pun otomatis berlaku. Justru di situ ambigunya,” tegas Legislator Demokrat ini.
Hinca menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jika presiden tidak menandatangani RUU yang telah disetujui bersama dalam waktu 30 hari, maka RUU tersebut otomatis sah menjadi undang-undang.
“Jadi kalau alasannya aku tidak menandatangani bahwa dia enggak ikut campur di situ, saya kira itu salah besar,” katanya.
Selain itu, Hinca juga menegaskan bahwa dalam setiap tahapan pembahasan, pemerintah secara aktif terlibat melalui menteri yang ditunjuk presiden kala itu. Bahkan, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan, pemerintah menyampaikan pendapat akhir dan menyatakan persetujuan.
“Di paripurna, pengambilan keputusan terakhir itu. Ada respons pemerintah dibacakan, dia setuju kok. Bahkan berterima kasih kepada DPR karena sudah membahas,” ujarnya.
Atas dasar itu, kata Hinca, pernyataan ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut justru membuat banyak anggota DPR bertanya-tanya.
“Kami bertanya semua dari DPR ini. Kok tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, lempar itu. Itu kami ramai-ramai membantah itu, enggak benar itu,” pungkasnya.
