Medan, CNN Indonesia —
Ratusan calon dokter alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) mendatangi kampus mereka di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (23/2), menuntut kejelasan setelah dinyatakan tidak dapat didaftarkan mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
Salah satu alumni, Mika Wirdani, mengatakan sebanyak 196 alumni berstatus retaker atau pengulang ujian kini terancam Drop Out (DO). Padahal, mereka telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan, mulai dari sarjana kedokteran hingga kepaniteraan klinik (koas)
Menurut Mika, persoalan muncul setelah pelaksanaan ujian kompetensi dikelola oleh tim ad-hoc yang melibatkan kolegium dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Ia menyebut tidak ada sosialisasi maupun ketentuan tertulis yang menyatakan mahasiswa dengan masa studi lebih dari lima tahun tidak dapat mengikuti ujian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketentuan tak tertulis itu diberlakukan ke para calon dokter FK UISU.
“Sekarang ujian dipegang tim ad-hoc yang melibatkan kolegium dan Dikti. Tapi di situ tidak ada persyaratan tertulis soal batas masa studi di atas lima tahun,” kata Mika.
Ia menjelaskan, syarat yang diminta panitia hanya bukti status aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan surat keterangan telah menyelesaikan kepaniteraan klinik. Menurutnya, hampir seluruh retaker dari FK UISU telah memenuhi ketentuan tersebut.
“Kami memenuhi syarat. Kami semua aktif di PDDikti dan sudah menyelesaikan koas,” ujarnya.
Mika menegaskan ujian kompetensi merupakan tahap akhir untuk menentukan kelayakan praktik sebagai dokter, bukan bagian dari masa studi akademik.
“Kompetensi itu berbeda dengan pendidikan akademik. Ini hanya untuk menentukan kelayakan kami praktik sebagai dokter,” katanya.
Mika mempertanyakan sikap kampus yang tidak mendaftarkan mereka, sementara sejumlah kampus lain tetap mengirim retaker mengikuti ujian nasional. Ia menyebut para alumni bahkan telah menyiapkan bukti perbandingan tersebut.
“Kenapa kampus UISU tidak berani mendaftarkan? Jika tidak didaftarkan, 196 alumni terancam DO. Sementara kita tahu Bapak Presiden selalu menggaung-gaungkan butuh dokter,” katanya.
Alumni lainnya, Ika Puspita Daulay, mengaku telah mengikuti ujian kompetensi hingga 22 kali sejak lulus koas pada 2015. Ia menyebut sudah lulus OSCE (ujian praktik), namun berulang kali gagal di Computer Based Test (CBT).
“Saya itu pas periode kedua, Mei. Saya ikut Mei, saya lulus OSCE. Sekali ujian saya lulus langsung OSCE. Nah masalah CBT-nya, saya sampai 22 kali tidak lulus,” katanya.
Ia menegaskan para retaker telah menyelesaikan pendidikan lima tahun sesuai ketentuan. Ika juga menyoroti biaya yang telah dikeluarkan selama pendidikan dan mengikuti ujian berulang kali. Ia memperkirakan total biaya yang dikeluarkan bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar per orang, belum termasuk biaya ujian tambahan seperti panel dan bimbingan di luar daerah.
“Kami 5 tahun semua, hanya terhambat di uji kompetensi. Kami cuma minta didaftarkan saja. Kami tidak minta yang lain,” katanya.
Menanggapi hal itu, Dekan FK UISU dr. dr. Mayang Sari Ayu, mengatakan pihak fakultas tidak tinggal diam. Ia menyebut fakultas telah berupaya mencari kejelasan dengan berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk dekan fakultas kedokteran lain dan kementerian terkait.
“Kita tuh berusaha mencari informasi kenapa ada beberapa fakultas yang mendaftarkan,” ujarnya.
Ia menyebut telah berkomunikasi dengan sejumlah dekan fakultas kedokteran lain serta menghadiri rapat bersama kementerian pada 5 Februari 2026 untuk membahas kemungkinan pendaftaran retaker.
“Bukan kami enggak berusaha di situ. Jadi ya, dengan kalian itu adalah mahasiswa kami dan adik-adik tersebut,” katanya.
Menurut Mayang, keputusan tidak semata berada di tangan fakultas karena menyangkut regulasi nasional dan kebijakan kementerian. Ia menegaskan pihaknya tetap mencari solusi terbaik.
“Mahasiswa ini adalah bagian dari kami. Kami tetap berupaya mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Hingga sore hari, para alumni masih menunggu kepastian apakah nama mereka akan didaftarkan sebelum batas waktu penutupan sistem. Mereka menyatakan siap melaporkan persoalan ini ke wali kota maupun gubernur jika tidak ada kejelasan.
(wis)
[Gambas:Video CNN]
