Mike sebelumnya mendorong Israel mempergunakan hak untuk melakukan perluasan wilayah penguasaan Israel hingga ke batas antara Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Perluasan itu berarti bukan hanya Israel menduduki Palestina, tetapi bahkan meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya.
Hidayat menilai pernyataan Dubes AS sangat berbahaya, ekstrem, provokatif, menimbulkan ketegangan, melanggar hukum internasional dan konvensi PBB, melegitimasi pendudukan ilegal, dan karenanya wajib ditolak.
Hal itu juga semestinya membangkitkan tanggung jawab OKI untuk menguatkan solidaritas serta eksistensinya guna menyelamatkan kedaulatan negara-negara anggotanya, termasuk Palestina, agar terbebas dari ekspansionisme dan penjajahan Israel.
“Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC (Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Teluk), dan sikap bersama dari 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, UEA, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait, dan Bahrain,” kata sosok yang akrab disapa HNW itu, Selasa, 24 Februari 2026.
“Sebagian besar para menlu itu bahkan berasal dari negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Bahkan sikap penolakan bersama itu juga didukung oleh Menlu Prancis, Brasil, Denmark, Spanyol, Portugal, Luksemburg, Finlandia, Islandia, dan lain-lain,” sambungnya.
Pernyataan Dubes AS tersebut juga bertentangan dengan upaya perdamaian yang sedang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump lewat BoP. Hal itu menjadi ujian atas keseriusan dan efektivitas keberadaan BoP untuk mewujudkan perdamaian dan menghentikan perang, atau justru hanya pengalihan isu untuk menyelamatkan Israel dan memberikan legitimasi bagi tindakan ekspansionis Israel.
“Bila tetap tidak ada koreksi dan membiarkan pernyataan terbuka Dubes AS itu, maka bisa diartikan bahwa Trump pun sependapat dengan dubesnya. Bila demikian, maka pernyataan Dubes AS di Israel itu malah membuka kedok yang bisa menggagalkan misi BoP yang dibentuknya sendiri, yakni untuk mengakhiri perang dan menghadirkan perdamaian,” ujarnya.
Apabila pernyataan Dubes AS untuk Israel ini dibiarkan, maka justru akan terus menimbulkan kondisi Timur Tengah yang semakin panas dan jauh dari perdamaian yang konon menjadi agenda utama BoP.
“Pernyataan Dubes AS yang disuarakan di Tel Aviv sementara waktu itu di Washington juga sedang digelar KTT BoP, jelas bertentangan dengan program penghentian perang dan menghadirkan perdamaian yang dinyatakan Trump dengan pembentukan BoP-nya, serta bertentangan dengan prinsip solusi dua negara yang juga disebut dalam penolakan OKI dan pernyataan bersama 11 menlu OKI, dan secara langsung dinyatakan oleh delegasi negara-negara anggota BoP dari negara-negara anggota OKI yang hadir dalam KTT BoP di Washington kemarin,” jelasnya.
Bila pernyataan Dubes AS yang akan melanggengkan perang, mengancam perdamaian, dan memperluas penjajahan Israel itu tidak juga dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan pimpinan ormas Islam dan para mantan Menlu/Wamenlu penting dipertimbangkan untuk dilaksanakan.
“Karena pernyataan Dubes AS itu jelas bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang berulang kali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono bahwa Indonesia tetap dalam sikap sesuai konstitusi, membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekalipun dalam skema two state solution, suatu hal yang tidak akan terwujud bila wacana Israel Raya yang didukung oleh Dubes AS itu tidak dikoreksi dan dibiarkan menjadi agenda ekspansionisme atau kolonialisme Israel,” demikian HNW.
