Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan aksi tersebut akan diikuti sekitar 1.000 hingga 2.000 buruh dari wilayah Jabodetabek. Ia menegaskan salah satu tuntutan utama adalah menghentikan pengadaan kendaraan impor untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
“Batalkan rencana pembelian 105.000 mobil pickup dari India. Berikan kesempatan kepada produsen dalam negeri, karena ini mengancam pekerjaan buruh Indonesia. Rencana ini hanya menguntungkan buruh India dan menggunakan uang pajak rakyat,” tegas Said dalam konferensi pers daring, Selasa 24 Februari 2026.
Said menjelaskan, penggunaan anggaran negara untuk membeli kendaraan dari luar negeri berpotensi melemahkan industri otomotif nasional. Ia menilai jika pengadaan dialihkan ke produsen dalam negeri, maka bisa menyerap lebih dari 10 ribu tenaga kerja dalam jangka panjang, termasuk di sektor suku cadang.
Selain isu impor pickup, buruh juga menuntut kejelasan dan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR).
“Untuk aksi tanggal 4 Maret di depan Gedung DPR, sekitar 1.000 hingga 2.000 buruh se-Jabodetabek akan hadir. Output yang ingin dicapai adalah kejelasan dan sanksi tegas agar perusahaan yang tidak membayar THR mendapat efek jera,” ujar Said.
Aksi tersebut juga akan membawa tuntutan lain, termasuk pengesahan RUU PPRT, RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, dan penolakan upah murah.
