Hal itu diungkapkan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap Ali Badrudin sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati. Ali telah diperiksa di Polrestabes Semarang pada hari ini, Selasa, 24 Februari 2026.
“Dari pihak DPRD ya, ada juga yang diperiksa, didalami terkait dengan percakapan ataupun komunikasi yang dilakukan pihak saudara SDW dengan pihak di DPRD, khususnya terkait dengan rencana atau isu pemakzulan ya yang waktu itu bergulir,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Februari 2026.
Namun demikian, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut isi percakapan dimaksud, apakah ada upaya pengondisian agar Sudewo tidak dimakzulkan oleh DPRD Kabupaten Pati atau ada hal lainnya.
“Masih dilakukan pendalaman,” pungkas Budi.
Pada Selasa, 20 Januari 2025, KPK menetapkan 4 dari 8 orang yang terjaring OTT sebagai tersangka, yakni Sudewo selaku Bupati Pati periode 2025-2030, Abdul Suyono selaku Kades Karangrowo Kecamatan Jakenan, Sumarniono selaku Kades Arumanis Kecamatan Jaken, dan Karjan selaku Kades Sukorukun Kecamatan Jaken.
Dari OTT tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp2,6 miliar yang disimpan di karung.
Dalam perkaranya, pada akhir 2025, Pemkab Pati mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Saat ini, diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong.
Atas informasi tersebut, diduga dimanfaatkan Sudewo bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses (timses) atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para Caperdes.
