Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak kepala daerah memanfaatkan program pembangunan tiga juta rumah sebagai peluang untuk membantu masyarakat memperoleh hunian layak sekaligus mengatasi persoalan perumahan di daerah.
Menurut Tito, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil peran aktif dalam pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini sebenarnya membantu teman-teman kepala daerah juga. Karena kepala daerah, salah satu tugasnya ya mengangkat derajat, harkat martabat rakyat masing-masing,” ujar Tito.
Ia menegaskan, program tiga juta rumah merupakan program bersama yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan utama memberikan akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Kemendagri telah mendorong kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.
“Supaya harganya murah (terjangkau bagi MBR) rumah-rumah ini. Pengembang menjual lebih murah dengan bebas PBG, BPHTB. Tapi PBG, BPHTB ini, ini harus [diatur] dengan Perkada. Kami sudah cek, Perkadanya sudah beres semua,” kata Tito.
Ia menyebut program tersebut perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah (Pemda) agar lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkannya.
Secara rinci, langkah yang dapat dilaksanakan Pemda yakni melakukan sosialisasi program tersebut secara masif. Selain itu, Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.
“Kalau yang punya ini akan nolong, yang punya Mal Pelayanan Publik. Karena PBG, BPHTB itu ada outlet-nya sebentar selesai. Bahkan yang satu hari ada yang cuma berapa menit selesai,” sambung Mendagri.
Sebaliknya, untuk daerah yang MPP-nya belum optimal dinilai akan menghambat realisasi program tiga juta rumah. Pasalnya, masyarakat yang akan mengakses program tersebut harus melewati perizinan yang panjang dan berliku sehingga pelaksanaannya tidak berjalan efektif.
Karena itu, Tito kembali mendorong kepala daerah agar menjadikan program ini sebagai momentum untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menyelesaikan masalah perumahan di daerah masing-masing. Baik renovasi atau bangun baru,” tandasnya.
Dalam rapat ini juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta jajaran, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pihak terkait lainnya.
Hadir pula Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Kemudian, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
(inh)
