Hal itu mencuat dalam diskusi Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk “Quo Vadis Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia”, yang digelar di Universitas Paramadina, Cipayung, Jakarta Timur, Rabu, 25 Februari 2026.
Ketua DN-PIM, Prof. Din Syamsudin situasi ekonomi nasional tidak mudah di tengah kecamuk geopolitik saat ini, termasuk setelah perjanjian perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat.
“Dari sekian faktor, ada faktor eksternal dan gap ekonomi kita, tapi masalah kita lebih kepada visi dan manajemen,” ujar Prof. Din.
Menurutnya, kemungkinan posisi ekonomi Indonesia turbulensi atau stagnan, maka menjadi tantangan yang harus dijawab Presiden Prabowo dan pemerintah.
“Saya tidak tahu presiden kita visi ekonominya apa? Walaupun saya waktu itu diundang ke Hambalang. Ketika tadi mulai cari solusi, strategi pembangunan ekonomi, ini yang dibutuhkan Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut, salah satu sektor yang dapat menjadi perhatian pemerintah dan Presiden untuk kedaulatan ekonomi Indonesia adalah soal pengelolaan sumber daya alam.
“Pikiran sederhana saya, kenapa tidak mengembangkan selain pendayagunaan sumber daya alam yang kaya raya itu, tapi tidak dengan menyerahkannya kepada pasar bebas,” demikian Prof. Din mengusulkan.
