Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa rencana pembelian kendaraan tersebut tidak pernah masuk dalam pembahasan resmi bersama DPR.
Ia menjelaskan, sebelumnya mitra kerja Komisi VI, Agrinas Pangan Nusantara, memang sempat memaparkan alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar per desa. Rinciannya Rp1,6 miliar untuk pembangunan gedung, Rp500 juta untuk modal kerja, dan sisanya untuk sarana prasarana termasuk transportasi.
“(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Ia mengaku baru mengetahui rencana impor tersebut dari pemberitaan media. Disebutkan, impor dilakukan dalam tiga jenis kendaraan masing-masing 35 ribu unit, sehingga total mencapai 105 ribu unit dengan nilai anggaran sekitar Rp24,66 triliun.
“Nah, tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari India yang masing-masing jenis kendaraan 35 ribu kendaraan sehingga berjumlah 105 ribu kendaraan dengan menyerap anggaran Rp24,66 triliun,” sambungnya.
Herman mengatakan pengadaan 105 ribu unit kendaraan dengan anggaran Rp24,6 triliun itu tak pernah dibahas di DPR. Seharusnya, kata dia, hal itu dapat dibahas terlebih dulu.
“Ini anggaran besar sekali, semestinya dibahas dulu di DPR dan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, semestinya juga ini terbuka kepada publik ya,” ujarnya.
Herman menilai urgensi Perpres percepatan Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih adalah untuk menjembatani kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, pengadaan kendaraan dalam jumlah masif tetap harus dikaji secara matang.
Sekjen DPP Partai Demokrat ini pun menyatakan sejalan dengan sikap Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, agar impor tersebut dihentikan sementara hingga ada keputusan resmi pemerintah.
“Kalau kemudian bahwasanya ada pengadaan yang dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara, pengadaan kendaraan sebanyak 105.000, saya sepakat dengan Pak Dasco untuk menghentikan dulu sampai betul-betul nanti ada keputusan dari pemerintah yang memastikan bahwa ini dapat dijalankan,” ujarnya.
“Karena melihat terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto yang selalu ingin bahwa kemampuan lokal ini harus dikedepankan,” demikian Herman.
