Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresisi ketegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah menetapkan aturan baru bagi pengelola lapangan padel untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan ketertiban warga.
“Kasus lapangan padel harus menjadi evaluasi serius bahwa kebijakan tata kota harus lebih antisipatif, bukan hanya reaktif setelah muncul polemik,” kata Fahira dalam keterangannya, Kamis 26 Februari 2026.
Menurut Senator Jakarta, fenomena padel yang berkembang sangat cepat dalam dua tahun terakhir seharusnya sudah dapat dipetakan dampaknya sejak awal.
Jakarta sebagai kota dengan dinamika sosial-ekonomi tinggi perlu memiliki mekanisme mitigasi terhadap tren usaha yang tumbuh pesat agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
Ia menegaskan, perizinan tidak boleh hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi harus mempertimbangkan dampak kebisingan, tata ruang, lalu lintas, hingga kenyamanan warga sekitar.
Kebijakan perkotaan modern seperti Jakarta, harus berbasis dampak sosial dan kualitas hidup warga,” pungkas Fahira.
