Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membantah tudingan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) berasal dari anggaran pendidikan dalam APBN 2026.
“Kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teddy mengatakan sekolah-sekolah yang terbengkalai ataupun rusak merupakan permasalahan sejak lama.
Menurut Teddy, masalah sekolah sebenarnya kewenangan dari pemerintah daerah. Di mana, SMA merupakan kewenangan gubernur, sedangkan SD dan SMP merupakan kewenangan bupati dan wali kota.
“Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen,” ucap dia.
Teddy mengklaim di bawah kepemimpinan Prabowo tidak ada program strategis pendidikan dari pemerintahan periode sebelumnya yang dihentikan.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo justru menambah program strategis di bidang pendidikan.
“Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada Sekolah Rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat,” ucapnya.
Teddy juga membantah isu yang menarasikan pemerintahan Prabowo tak peduli terhadap nasib guru. Ia menyebut banyak kebijakan Prabowo yang menunjukkan kepedulian terhadap guru.
“Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di jaman Presiden Prabowo. Menjadi Rp400 ribu,” ujar dia.
Program MBG menggunakan anggaran pendidikan sebelumnya disuarakan oleh PDIP dan sejumlah pihak lainnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayanti menyebut program MBG mengambil alokasi 20 persen dari anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun.
Esti mengatakan alokasi itu tertuang secara resmi dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026. Menurutnya, anggaran MBG sebesar Rp223 triliun diambil dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan.
“Itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN,” kata Esti dalam jumpa pers di sekolah partainya, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).
(fra/mnf/fra)
[Gambas:Video CNN]
