Demikian disampaikan sejarawan sekaligus Anggota Komisi X DPR, Bonnie Triyana, dalam Seminar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk ‘Sejarah Sebagai Sebuah Gerakan Kebangsaan di Era Pasca-Modernisme’ di Balai Pertemuan Ilmiah (BPI) ITB, Bandung, Jumat, 27 Februari 2026.
Mengawali paparannya, Bonnie merespons pandangan mengenai nasionalisme yang kerap menyalahgunakan narasi sejarah. Ia pun mengutip buku Jason Stanley berjudul Erasing History yang membagi nasionalisme menjadi dua kategori, yaitu nasionalisme anti-kolonial dan nasionalisme supremasi.
Menurut politisi berlatar belakang sejarawan ini, kelompok nasionalis anti-kolonial hadir sebagai respons atas penjajahan dan memiliki solidaritas yang luas.
“Sehingga dalam perjuangannya, dalam perannya sebagai kelompok anti-kolonial dan sebagai kelompok yang punya kesadaran tentang bangsa yang lahir dari penindasan itu sendiri, mereka jauh lebih kosmopolitan, lebih luas solidaritas yang dibangunnya,” jelas Bonnie.
Penggagas Museum Multatuli Rangkasbitung ini kemudian mengajak audiens menelusuri problem kolonial yang menurutnya masih membayangi Indonesia. Bonnie menyoroti praktik diskriminasi dan segregasi ras yang diciptakan kolonial sebagai instrumen penting untuk menopang kekuasaan mereka.
“Rasialisme adalah temuan penting di dalam kolonialisme. Itu penemuan yang sangat penting yang menopang struktur kolonialisme, bahkan imperialisme itu sendiri,” tegasnya.
Mantan kurator Rijksmuseum di Amsterdam ini juga menyoroti ironi demokrasi yang masih diwarnai pola hubungan patron-klien, mirip dengan struktur feodal masa lalu. Bonnie mencontohkan bagaimana kepala desa kerap menjadi target pendekatan politik karena pengaruhnya terhadap massa.
“Kita selalu bilang, di Papua pakai noken. Sejauh-jauh itu, di Dapil saya, di kampung saya di Banten itu, esensinya noken juga. Di Badui itu, sama. Artinya pola hubungan antara elit dengan massa, masyarakat dengan pemimpinnya, masih mencerminkan apa yang terjadi di masa lalu,” ungkap Bonnie.
Dalam pemaparannya, Bonnie juga mengangkat kisah warga Desa Badur, Lebak, Banten, yang diabadikan dalam sebuah film. Desa ini adalah latar novel Max Havelaar karya Multatuli yang mengkritik keras praktik kolonial pada abad ke-19.
Bonnie menceritakan bagaimana temannya, wartawan Belanda Arjan Onderdenwijngaard, merekam anak-anak Badur pada 1987. Tiga puluh tahun kemudian, Bonnie kembali mencari anak-anak itu dan menemukan kenyataan yang tak banyak berubah.
“Rasti lulus SD, umur 12 tahun, pergi ke Jakarta, jadi pembantu di sebuah keluarga Angkatan Udara di Halim. Dan bekerja di sana selama 18 tahun. Jumar, lulus SD juga, tidak diteruskan sekolahnya. Dan bekerja serabutan sebagai buruh, segala macam-macam,” kenangnya.
Bonnie menyebut rata-rata lama sekolah di wilayah tersebut hanya 6,5 tahun, setara lulus SD. Bonnie menegaskan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan realitas yang masih berulang.
“Inilah yang disebut oleh Anibal Quijano, seorang sosiolog dari Peru, sebagai kolonialitas. Kolonialisme itu bersifat fisik dan administrasi, sudah selesai. Tapi kolonialitas yang prosesnya dibangun sejak zaman kolonialisme itu masih berlangsung sampai hari ini,” jelas Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP ini.
Menurut Bonnie, kolonialitas tercermin dalam berbagai hal, mulai dari kontrol pengetahuan yang berpusat pada standar Eropa, struktur ekonomi yang masih timpang, hingga pola perilaku pejabat yang ia nilai mirip dengan tradisi feodal.
“Bahkan saya punya keyakinan, kebiasaan pejabat kita diiring-iring pakai patwal itu datangnya dari zaman feodal. Kalau baca di Max Havelaar disebutkan, keluarga Bupati Cianjur ketika mau berkunjung ke Bupati Lebak diiringi oleh kereta kuda. Banyak banget. Ada pengawalnya, ada tukang ini, tukang bawa itu. Dan saya agak curiga, kebiasaan yang sama sampai sekarang. Sama,” pungkasnya.
