Qatar, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah tercatat mengambil langkah tersebut sebagai respons atas situasi yang kian memanas akibat serangan AS-Israel terhadap Iran.
Sementara itu, Arab Saudi bersama beberapa negara lain seperti Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status waspada, menyesuaikan dengan perkembangan situasi keamanan ke depan.
Pemerintah RI memastikan bahwa situasi dan kondisi di dalam wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap aman dan terkendali. Aktivitas umum berjalan normal dengan peningkatan kewaspadaan sesuai standar keamanan yang berlaku.
Namun untuk mengantisipasi potensi keterlambatan atau pembatalan penerbangan yang dapat menyebabkan jemaah umrah tertahan (stranded) di bandara, Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bergerak cepat melakukan langkah-langkah mitigasi.
“KUH telah membentuk tiga tim yang bekerja dalam tiga shift dan disebar di tiga titik bandara, yakni Terminal 1, Terminal 2 (eks Saudia), dan Terminal Haji. Langkah ini untuk memastikan pendampingan dan koordinasi berjalan optimal bagi jemaah yang terdampak perubahan jadwal penerbangan,” ujar Staf Teknis Urusan Haji KUH Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, di Jeddah, dikutip Minggu, 1 Maret 2026.
Selain itu, KUH Jeddah juga membuka komunikasi intensif dengan pihak maskapai penerbangan, travel penyelenggara, serta syarikah (mitra travel di Arab Saudi) guna mencari solusi terbaik bagi jemaah yang tertunda kepulangannya akibat pembatalan atau penyesuaian jadwal penerbangan.
Di sisi lain, KBRI Riyadh telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi dinamika situasi keamanan kawasan. WNI juga diminta untuk terus memantau perkembangan informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Arab Saudi terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jemaah umrah Indonesia tetap terjaga.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi pemerintah.
