Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, melihat isu tersebut muncul di tengah positioning PDIP sebagai partai penyeimbang pemerintah.
Ia menilai, jika polemik ini dibaca sebagai bagian dari implikasi sikap PDIP yang memilih menjadi partai penyeimbang, maka konteksnya menjadi lebih politis.
“Di satu sisi PDIP bagian dari yang menyetujui anggaran MBG yang belakangan dipersoalkan. Tapi pada saat bersamaan PDIP sepertinya ingin memberikan sikap kritis, yaitu soal jangan sampai anggaran MBG yang beririsan tebal dengan anggaran dana pendidikan itu justru berpotensi merusak kualitas pendidikan,” jelasnya lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 1 Maret 2026.
Kekhawatiran tersebut, lanjut Adi, menyangkut nasib kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang telah lama mengabdi namun dinilai masih menerima gaji dan insentif yang belum sesuai harapan. Selain itu, fasilitas sekolah juga dikhawatirkan terdampak jika dana pendidikan tersedot untuk kepentingan program MBG.
Namun demikian, Adi mencatat bahwa belakangan PDIP menyampaikan kepada publik bahwa masuknya MBG dalam pos anggaran pendidikan lebih kepada upaya meluruskan misinformasi. Hal itu muncul setelah ada sejumlah pejabat yang mengingkari bahwa MBG merupakan bagian dari pos anggaran pendidikan.
Meski demikian, Adi menilai persepsi publik tidak bisa diabaikan. Dalam politik, setiap pernyataan elite kerap dibaca memiliki muatan tertentu.
“Tapi tidak mungkin kalau tidak ada asap tanpa ada api. Apa pun yang disampaikan oleh PDIP per hari ini masih dibaca oleh publik ada intensi politik yang entah itu apa,” pungkasnya.
