Pasalnya, sebagai pemimpin puncak BUMN kepelabuhan itu, ia sudah menempati direktur utama sekitar 5 tahun (Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021). Setahun sebelumnya, dia ditetapkan oleh menteri BUMN sebagai direktur utama Pelindo II menggantikan Elvyn G. Masassya.
Akhirnya, beberapa waktu lalu, Arif diganti. Ia pun dapat pensiun seperti yang diinginkannya. Turut pula diganti bersamanya adalah Putut Sri Muljanto, direktur operasi Pelindo. Mereka berdua bisa dibilang sebagai ujung tombak perusahaan hasil penggabungan. Putut awalnya memulai karir di Pelindo III, Surabaya. Pascamerger Putut masuk ke dalam dewan direksi holding bersama beberapa personil yang berasal dari Pelindo sebelum merger.
Seiring waktu, Putut membangun kedekatan dengan Arif dengan begitu dekatnya sehingga dijuluki “orangnya Arif” oleh beberapa pihak. Sehingga, suksesi keduanya bisa dimaknai sebagai “de-Arif-isasi”. Entahlah.
Sebagai pengganti Arif Suhartono, pemerintah melalui Danantara menunjuk Achmad Muchtasyar. Sementara direktur operasi, posisi yang ditinggal Putut, diisi oleh Prasetyadi. Sempat kosong setelah ditinggal Hambra Samal dan posisi ini ditiadakan, jabatan wakil direktur utama dalam jajaran direksi Pelindo terbaru sekarang dihidupkan lagi dan diemban oleh Drajat Sulistyo. Posisi direktur komersial diamanatkan kepada Farid Padang; adapun untuk posisi direktur pengembangan usaha ditunjuklah Prasetyo. Lalu, ada Boy Robyanto di posisi direktur manajemen risiko.
M. Suriawan Wakan dan Bachtiar Soeria Atmadja masing-masing menempati posisi direktur teknik dan direktur keuangan. Last but not least, Dwi Fatan Lilyana didapuk sebagai direktur sumber daya manusia dan Henri Ginting sebagai direktur kelembagaan.
Mengutip ucapan yang sudah amat sangat klise bahwa “pergantian posisi/jabatan adalah hal yang lumrah”. Atau, “rotasi yang ada untuk meningkatkan kinerja perusahaan”, bla, bla, bla. Klaim ini sepenuhnya dapat dibantah. Sesungguhnya kelindan politik sangat terasa di balik pergantian direktur utama Pelindo dan jajarannya. Dan, ini sangat bertentangan dengan semangat Danantara yang, katanya, ingin BUMN lebih independen dan profesional terbebas dari intervensi yang menghambat kinerja, termasuk intervensi politik dan birokrasi. Kita mulai dengan sang dirut, Achmad Muchtasyar.
Dia tidak memiliki pengalaman yang cukup di bidang kepelabuhanan; karirnya banyak ditempuh di sektor minyak dan gas bumi (migas). Ia bahkan sempat menjadi direktur jenderal migas kendati hanya menjabat kurang dari sebulan. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mencopotnya karena ditengarai terlibat kasus korupsi dan kisruh Elpiji 3 Kg. Perjumpaannya dengan sektor kepelabuhanan hanya pada saat ia menjadi tenaga ahli Kementerian Perhubungan bidang layanan transportasi laut, kemaritiman dan tol laut. Hanya ini. Dalam kalimat lain, dia bukanlah the right man on the right place.
Selanjutnya adalah Henri Ginting. Sebelum ditetapkan sebagai direktur kelembagaan Pelindo, pelaut berpangkat captain ini adalah pejabat menengah pada Kemhub: direktur KPLP. Sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017, PNS dilarang menjabat direksi/komisaris BUMN maupun swasta. Ketika karangan ini disusun tidak diketahui apakah yang bersangkutan menerima penunjukannya sebagai anggota direksi Pelindo atau menolak dan tetap mempertahankan statusnya sebagai pegawai negeri. Menariknya lagi, posisi yang disediakan baginya merupakan barang baru sejak penggabungan Pelindo. Walhasil, perusahaan ini menjadi lebih bongsor dari Pertamina yang hanya memiliki sembilan direksi. Sementara labanya dua digit sedangkan Pelindo hanya satu digit.
Contoh lain bagaimana kuasa politik bermain di balik pergantian dirut/dewan direksi Pelindo terlihat dari penunjukan “duo Pras”, yaitu Prasetyadi dan Prasetyo. Termasuk Farid Padang. Ketiganya sejatinya telah di berada di luar orbit Pelindo dan tidak diperkirakan akan come back. Hanya saja, sebelum “disepak” keluar oleh Arif Suhartono dari Pelindo, duo Pras sempat masuk ke dalam jajaran direksi pascamerger: Prasetyo menjadi direktur pengembangan usaha dan Prasetyadi merupakan direktur utama SPJM, anak usaha Pelindo yang berkantor pusat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Terkait Farid Padang, lelaki ini sempat menjadi direktur utama Pelindo IV dan ketika seluruh Pelindo dilebur ke dalam satu entitas dia tidak masuk ke dalam jajaran direksi. Sama seperti Prasetyadi dan Prasetyo, Farid juga dinilai tidak mungkin lagi balik ke bisnis Pelabuhan. Fakta bahwa ketiganya berhasil “pulang kandang” merupakan indikasi betapa kuatnya backing politik mereka. Khusus duo Pras, sumber penulis mengatakan bahwa keduanya merupakan relawan presiden. Tidak ketinggalan yang juga sakti jejaring politiknya adalah Boy Robyanto yang sebelumnya lama berkarir di Pelindo III.
Bagaimana dengan Wakil Dirut Drajat Sulistyo? Sebelum penetapan pengurus baru Pelindo namanya santer disebut sebagai dirut menggantikan Arif Suhartono. Dia sebetulnya juga merupakan orangnya. Di samping itu, mereka sama-sama berasal dari Pelindo II, yang paling kuat posisinya di antara tiga Pelindo lainnya pada saat penggabungan; Pelindo II merupakan surviving entity yang menerima pelaburan BUMN pelabuhan yang ada saat itu. Dari sisi mutu SDM mereka terbaik, dari sisi remunerasi pegawai paling tinggi, dan laba perusahaan juga paling besar. Dia primus inter pares.
Soal dukungan politik, pria yang sebelumnya diamanahi direktur komersial itu juga digdaya. Dia dekat dengan berbagai elemen: partai politik, ulama, dan lain sebagainya. Sayangnya, posisinya sebagai wakil dirut tidak memungkinkannya lincah bergerak. Namun, mari sama-sama kita lihat ke depan. Soalnya, ada rencana untuk memasukkan pelayaran pelat merah ASDP dan Pelni ke dalam Pelindo. Bisa jadi urusan ini akan berada di tangannya. Lantas, bagaimana dengan tiga anggota direksi lainnya, Wakan, Bachtiar dan Lilyana? Tentu saja mereka juga punya. Hampir mustahil untuk posisi sepenting yang mereka emban tidak memiliki sandaran politik. Jadi, jangan mengklaim bahwa posisi yang diraih murni karena profesionalitas. Tidak ada cerita itu.
*Penulis adalah Redaktur RMOL.id
