Di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar dan pendalaman hubungan pertahanan Australia-Papua Nugini, muncul kebutuhan bagi Indonesia untuk merumuskan strategi diplomasi dan keamanan yang proaktif. Naskah ini menganalisis konteks geopolitik, implikasi hukum, serta peluang trilateral Indonesia-Australia-Papua Nugini dalam membangun keamanan perbatasan dan menanggulangi ancaman non-tradisional secara kolektif dan inklusif.
Konteks dan Latar Belakang
Penandatanganan Treaty for Common Security antara Australia dan Indonesia pada awal November 2025 di Canberra menjadi peristiwa strategis yang mengejutkan banyak pengamat internasional. Langkah ini, yang diumumkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam wawancara dengan ABC News 7.30 bersama Sarah Ferguson, menandai kebangkitan kembali semangat kerja sama pertahanan yang pernah terwujud dalam Agreement on Maintaining Security (AMS) tahun 1995 di masa Perdana Menteri Paul Keating dan Presiden Soeharto. Namun, berbeda dengan konteks tiga dekade lalu yang relatif stabil, perjanjian kali ini lahir di tengah ketegangan geopolitik global yang jauh lebih kompleks, terutama akibat meningkatnya kompetisi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.
Wong menegaskan bahwa perjanjian ini “menambatkan keamanan nasional Australia di kawasan”, mencerminkan perubahan mendasar dalam orientasi kebijakan luar negeri Canberra yang kini lebih menekankan pada regional anchoring ketimbang ketergantungan semata pada aliansi global seperti AUKUS atau ANZUS. Ia menyebut Indonesia sebagai “negara paling penting bagi Australia secara geografis”, suatu pernyataan yang secara implisit mengakui bahwa stabilitas di perbatasan utara Australia dan perairan antara Timor, Arafura, serta Laut Banda merupakan dimensi vital dari keamanan bersama.
Presiden RI Prabowo Subianto menyambut langkah tersebut dengan sikap hati-hati namun penuh perhitungan, menekankan bahwa “kedua negara memiliki kepentingan permanen untuk menjadi tetangga yang baik dan menjamin keamanan bersama.” Pernyataan ini menandakan upaya diplomasi Indonesia untuk menyeimbangkan hubungan dengan Australia tanpa menimbulkan persepsi konfrontatif terhadap Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim utama yang otonom dalam menentukan orientasi strategisnya.
Dalam konteks lebih luas, perjanjian Indonesia-Australia ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Australia menandatangani Pukpuk Treaty dengan Papua Nugini pada Mei 2025, sebuah pakta pertahanan formal yang memperkuat kehadiran militer Australia di wilayah utara Melanesia. Kombinasi kedua perjanjian ini memunculkan arsitektur keamanan baru di kawasan Pasifik barat, di mana Indonesia berpotensi menjadi mitra kunci dalam format trilateral bersama Australia dan Papua Nugini. Dengan garis perbatasan darat sepanjang 760 km di Pulau Papua serta perairan ekonomi yang saling beririsan, Indonesia memiliki kepentingan langsung untuk memastikan stabilitas di wilayah ini agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal sebagai arena proyeksi pengaruh strategis.
Dilema dan Dinamika Regional
Meskipun disebut sebagai “perjanjian untuk keamanan bersama”, Treaty for Common Security menimbulkan sejumlah dilema strategis bagi Indonesia. Pertama, masih belum jelas sejauh mana klausul “konsultasi” dalam menghadapi ancaman dapat ditafsirkan sebagai langkah menuju komitmen pertahanan bersama. Dalam wawancaranya, Penny Wong berulang kali menolak menjawab apakah perjanjian ini mencakup kemungkinan pengerahan kekuatan militer Australia untuk membela Indonesia dari ancaman eksternal, seperti Tiongkok. Jawaban yang ditekankan adalah tentang “komitmen untuk berkonsultasi”, bukan mutual defense clause sebagaimana dalam aliansi formal. Namun, bagi banyak analis, bentuk kewajiban konsultatif ini tetap menandakan tingkat kepercayaan strategis yang jarang diberikan Australia kepada mitra non-aliansi.
Kedua, Indonesia perlu menilai implikasi perjanjian ini terhadap prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif serta sentralitas ASEAN. Selama ini, Indonesia berupaya menghindari keterikatan dalam blok keamanan eksklusif yang dapat memperlemah posisi netralnya di tengah persaingan kekuatan besar. Namun, dinamika keamanan yang langsung memengaruhi wilayah perbatasannya, khususnya di Papua dan Laut Arafura, menuntut pendekatan yang lebih pragmatis dan responsif. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan kunci: sejauh mana Indonesia dapat berpartisipasi dalam struktur keamanan minilateral (Indonesia-Australia-Papua Nugini) tanpa mengorbankan prinsip inklusivitas ASEAN?
Ketiga, potensi kesenjangan persepsi strategis antara Jakarta dan Canberra tetap tinggi. Sementara Australia menekankan ancaman eksternal dari Tiongkok sebagai faktor pendorong utama perjanjian, Indonesia justru lebih menekankan ancaman non-tradisional seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, perikanan ilegal, dan ketidakstabilan sosial-politik di perbatasan Papua. Dalam kerangka ini, common security bagi Indonesia bukanlah aliansi militer, melainkan tata kelola keamanan perbatasan yang kolaboratif dan berbasis kepercayaan.
Selain itu, kehadiran Pukpuk Treaty antara Australia dan Papua Nugini memperkuat kekhawatiran bahwa Canberra sedang membangun jaringan aliansi bertingkat yang secara bertahap dapat membatasi ruang gerak strategis Indonesia di kawasan utara. Jika tidak dikelola secara hati-hati, Indonesia bisa terjebak dalam posisi reaktif terhadap dinamika Australia-PNG, sementara peluang untuk memimpin mekanisme keamanan trilateral yang lebih inklusif terlewatkan. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi diplomasi Indonesia adalah mengubah dinamika ini menjadi peluang: dari objek observasi menjadi arsitek utama stabilitas regional.
Dari Dilema ke Desain Strategis
Untuk menjawab dilema tersebut, Indonesia perlu merumuskan strategi diplomasi dan keamanan yang proaktif, bukan hanya reaktif terhadap perkembangan di Canberra atau Port Moresby. Strategi ini harus didasarkan pada tiga kerangka utama: strategic trust building, shared maritime security governance, dan preventive cooperation framework.
Pertama, strategic trust building berarti memperdalam saluran komunikasi intelijen, diplomatik, dan militer antara Indonesia, Australia, dan Papua Nugini melalui mekanisme konsultatif yang terinstitusionalisasi. Meskipun Penny Wong menegaskan bahwa perjanjian tidak mencakup automatic defense obligation, keberadaan klausul konsultasi dapat menjadi pintu masuk menuju pembentukan Joint Strategic Consultative Council (JSCC). Dewan ini dapat bertugas mengoordinasikan isu keamanan maritim, intelijen perbatasan, dan respons terhadap ancaman non-militer seperti serangan siber atau bencana alam.
Kedua, shared maritime security governance perlu diimplementasikan melalui program operasional di lapangan. Indonesia dan Australia telah memiliki mekanisme Coordinated Patrol (CORPAT) di Laut Timor dan Arafuru sejak 2006, yang dapat diperluas menjadi Trilateral Maritime Security Patrol dengan melibatkan PNG. Pendekatan ini akan memperkuat keamanan lintas batas tanpa menimbulkan kesan pembentukan blok militer. Kegiatan seperti latihan gabungan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), penegakan hukum laut, serta pengawasan lingkungan perbatasan dapat menjadi langkah konkret yang bersifat inklusif dan non-konfrontatif.
Ketiga, preventive cooperation framework penting untuk mencegah politisasi isu perbatasan oleh aktor eksternal. Papua merupakan kawasan yang sangat sensitif, baik bagi stabilitas nasional Indonesia maupun persepsi internasional. Dengan melibatkan PNG secara langsung dalam program bersama, Indonesia dapat mengurangi ruang bagi kekuatan besar seperti Tiongkok atau Amerika Serikat untuk memanfaatkan isu Papua sebagai instrumen diplomatik. Di sisi lain, hal ini juga memperkuat posisi moral Indonesia sebagai pelopor kerja sama kawasan yang berbasis pada saling menghormati kedaulatan.
Pendekatan proaktif ini sejalan dengan konsep defensive regionalism yang menekankan pembangunan keamanan kawasan melalui kerja sama horizontal antarnegara tetangga, bukan melalui aliansi vertikal yang berorientasi pada kekuatan besar. Dengan cara ini, Indonesia dapat mengonsolidasikan peran strategisnya sebagai jembatan antara Asia Tenggara dan Pasifik Selatan, dua subkawasan yang selama ini sering terpisah dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.
Implementasi dan Langkah Aksi Diplomatik
Dalam tataran implementatif, strategi proaktif Indonesia dapat dimulai melalui empat langkah utama yang saling terhubung. Pertama, pembentukan Trilateral Security Dialogue (TSD) antara Indonesia, Australia, dan Papua Nugini. Forum ini berfungsi sebagai wadah konsultasi reguler tingkat menteri luar negeri dan pertahanan yang bertujuan menyelaraskan persepsi ancaman, menyepakati prioritas keamanan bersama, serta merumuskan protokol konsultasi cepat apabila terjadi krisis lintas batas. TSD dapat menjadi pelengkap bagi 2+2 Dialogue yang sudah ada antara Indonesia dan Australia, dengan memperluasnya ke format 2+2+1 bersama PNG.
Kedua, penguatan kapasitas keamanan perbatasan darat dan maritim. Indonesia dan PNG dapat mengembangkan Integrated Border Surveillance System dengan dukungan teknis Australia, mencakup radar pantai, pengawasan udara tanpa awak, serta sistem komunikasi lintas batas. Selain menekan aktivitas ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan manusia, sistem ini juga dapat meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman ekologis seperti kebakaran hutan lintas negara dan degradasi perairan pesisir.
Ketiga, pengembangan diplomasi pertahanan berbasis kemanusiaan. Indonesia dapat memimpin penyelenggaraan latihan HADR Trilateral Exercise tahunan yang melibatkan TNI, Australian Defence Force (ADF), dan Papua New Guinea Defence Force (PNGDF). Melalui skema ini, kerja sama pertahanan tidak hanya dipahami sebagai fungsi militeristik, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan kapasitas sipil dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim.
Keempat, penguatan kerja sama intelijen dalam menghadapi ancaman siber dan infrastruktur kritis. Dalam wawancara tersebut, Sarah Ferguson sempat menyinggung kemungkinan keterlibatan Australian Signals Directorate (ASD) untuk membantu Indonesia jika terjadi serangan terhadap infrastruktur penting. Meskipun Penny Wong menolak berspekulasi, peluang kerja sama ini sangat relevan bagi Indonesia yang tengah memperkuat National Cyber and Crypto Agency (BSSN) dan sistem keamanan data nasional. Melalui mekanisme berbagi informasi dan pelatihan teknis, kerja sama semacam ini dapat meningkatkan daya tangkal digital kawasan tanpa melanggar kedaulatan siber masing-masing negara.
Dalam keseluruhan langkah ini, penting bagi Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan kerja sama dan kemandirian strategis. Semua inisiatif trilateral perlu diletakkan dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), agar tidak menimbulkan persepsi bahwa Indonesia meninggalkan platform multilateral yang lebih luas. Dengan demikian, pendekatan minilateral dapat berfungsi sebagai accelerator mechanism yang mempercepat respons terhadap isu keamanan langsung, tanpa menggantikan peran ASEAN sebagai payung normatif kawasan.
Dr. Surya Wiranto, SH MH
Purnawirawan Laksamana Muda TNI, sehari-hari sebagai Penasehat Indopacific Strategic Intelligence (ISI), dan Senior Advisory Group IKAHAN Indonesia-Australia, Dosen Pasca Sarjana Keamanan Maritim Universitas Pertahanan, Kadep Kejuangan PEPABRI, Anggota FOKO, dan Executive Director, Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS). Kegiatan lain sebagai Pengacara, Kurator, dan Mediator Firma Hukum Legal Jangkar Indonesia.
