Dewan Ekonomi Nasional (DEN) enggan mengungkapkan besaran UMP 2026. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Pemerintah dikabarkan telah merampungkan formula baru upah minimum provinsi (UMP) 2026. Rencananya besaran upah tahun depan diumumkan sebelum 21 November.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) enggan mengungkapkan besaran UMP 2026. Namun ditegaskan bahwa keputusan pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan baik dari sisi pekerja maupun pengusaha.
Berikut fakta-fakta menarik terkait UMP 2026 yang akan diumumkan 21 November 2025, Minggu (14/11/2025):
1. Besaran UMP 2026
Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho menjelaskan, pemerintah memiliki tenggat waktu hingga 21 November 2025 untuk mengumumkan formula baru tersebut.
Meski begitu, Luthfi belum bersedia membeberkan detail rumus kenaikan UMP yang akan diterapkan tahun depan.
Luthfi hanya menegaskan bahwa keputusan pemerintah akan mempertimbangkan kepentingan baik dari sisi pekerja maupun pengusaha.
“Memang mungkin tidak setinggi apa yang diharapkan buruh gitu mungkin. Tapi juga tidak serendah apa yang diinginkan para pengusaha,” ujarnya.
2. Titik Tengah UMP 2026
Pemerintah akan mencari titik tengah dalam penetapan UMP 2026 agar tetap menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan daya saing dunia usaha.
“Jadi kita nggak mau ambil eksploitasi dan juga kita nggak mau kehilangan daya saing. Biasanya itu selalu bandingkan kita dengan Vietnam. Cuma bukan berarti terus kita melakukan eksploitasi para pekerja kita,” tutur Luthfi.
3. Pengusaha Minta Pemerintah Objektif dengan Kondisi Ekonomi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah melihat secara objektif kondisi perekonomian nasional dalam memformulasikan besaran kenaikan upah.
Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menegaskan, prinsip utama dari formula pengupahan adalah mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kondisi kebutuhan hidup layak (KHL) di setiap wilayah. Dengan begitu, kebijakan kenaikan UMP bisa lebih objektif dan sesuai kemampuan daerah masing-masing.
“Kita mengharapkan pemerintah mengerti situasi yang ada. Karena ini (kenaikan upah) kan sangat berpengaruh ke banyak industri. Harapan kami bisa menjadi satu formula yang fair, baik untuk pemberi kerja maupun pekerja,” ujarnya.
Shinta juga menyebutkan, Apindo terus berdialog dengan pemerintah dan perwakilan pekerja untuk mencari titik temu dalam penyusunan formula pengupahan yang baru. Ia berharap hasilnya bisa mencerminkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.
